GELANDANGAN DAN PENGEMIS DIBIARKAN ATAU DiBATASI

1213

PANDEMI Covid-19 mampu memporak porandakan pondasi perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia, bahkan daerah kita Gunungkidul tercinta.

Dari puluhan ribu cara mengais rezeki dalam rangka mempertahankan hidup, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan cara menggelandang atau mengemis.

Berbicara mengemis, itu ternyata juga banyak motif, ada faktor ekonomi dan bergerak sendiri, ada mengemis yang dikoordinir, ada yang faktor lain karena gaya hidup dan eksistensi diri dan motivasi lainnya. Badut Gunungkidul ? Bagaimana dengan fenomena manusia badut di Gunungkidul yang beraktifitas di perempatan lampu merah yang marak dan viral dimedia karena fotonya digandeng dua pria berseragam dinas, mirip pol pp.

Apalagi memasuki bulan suci ramadhan, permasalahan sosial di sekitar kita ada yang menurun tapi ada pula yang meningkat kuantitasnya. Gemerlap dunia malam yang merupakan tempat pemicunya perederan minuman keras dan prostitusi terselubung mungkin berkurang jumlahnya karena banyaknya razia cipta kondisi yang digelar oleh kepolisian setempat. Namun jumlah pengemis dan jam beroperasinya justru sebaliknya yaitu meningkat. Para pengemis di bulan puasa tentu merasa optimis dengan pendapatannya yang akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan pola pikir masyarakat yang juga mempercayai akan mendapatkan pahala yang berlipat ketika memberi uang (bersedekah) pada gelandangan dan pengemis ketimbang memberikan diluar bulan puasa dengan nominal uang yang sama.

Ada pro kontra memandang mereka, kelompok pertama adalah masyarakat yang cenderung membiarkan/masa bodoh dengan semakin banyaknya gepeng. Kelompok ini berdalih bahwa gepeng berhak meminta belas kasihan dari masyarakat yang mampu, sehingga masyarakat juga cenderung memberikan uang pada gepeng yang mereka jumpai di jalanan.

Kelompok kedua adalah masyarakat yang cenderung menganggap pengemis sebagai bagian dari penyakit sosial yang harus dibatasi ruang geraknya. Oleh sebab itu gepeng menjadi objek penjangkauan Satpol PP, dan yang tertangkap kemudian dilakukan

Di DIY sudah punya Perda DIY No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan Dinas Sosial DI. Yogyakarta juga memiliki Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) yang merupakan panti pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menangani permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) dan eks psikotik atau juga bisa disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Bentuk Rehabilitasi Sosial di Balai RSBKL Yogyakarta untuk Warga Binaan Sosial Gepeng dan ekspsikotik adalah bimbingan mental, sosial dan keterampilan seperti pertanian, perikanan, pertukangan (las, kayu, batu), menjahit, kerajinan tangan dan home industri.

Seperti awal, kita tak tahu persis apa motivasi orang untuk menjadi pengemis dari pada bekerja serabutan yang penting ada upah untuk makan sehari-hari.

Melalui perawakan dan muka melas, mereka pun biasanya mampu mendapatkan recehan hingga lembaran “pesangon” dari masyarakat yang berniat berbagi.

Namun, inilah yang menjadi salah satu pendorong terkuat bagi para pengemis untuk masih berkeliaran dan bersikukuh menjadi pengemis. Yaitu, mendapat “dukungan” dari masyarakat sekitarnya.

Hal ini yang sebenarnya menjadi dilematis bagi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat ingin berbagi, namun di satu sisi apa yang rutin dilakukan oleh masyarakat tersebut akan menjadi bentuk dukungan terhadap tindakan mengemis.

Bersedekah memang perbuatan yang mulia. Namun, sedekah yang berujung pada kebiasaan bagi mereka yang memilih sebagai peminta-minta abadi akan membuat mengemis adalah solusi terbaik bagi mereka untuk mendapatkan uang. Lambat-laun, perilaku mengemis dijadikan kebiasaan.

Pemerintah berharap bantuan dari masyarakat kepada pengemis bisa dikoordinir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (BAZIS), dan bukan diberikan di jalanan/ public area yang malahan bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Gunungkidul yang merupakan bagian daru DIY, juga berkewajiban untuk melaksanakan Perda DIY no 1 tahun 2014, secara konsisten, termasuk dengan memberi sanksi bagi si pemberi uang/ barang tentunya.

Proses penjangkauan harus dilakukan sesering mungkin, dan mengirim pengemis yang tertangkap seperti pada kasus manusia badut di Gunubgkidul, ke camp assesmen untuk didata lalu kemudian disalurkan ke BRSBK untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Slamet S.Pd.MM Politisi Gerindra




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.