Pancasila Bukan Alat Pemukul Bagi Pengambil Posisi Beda Pendapat Dengan Pemerintah

 

WONOSARI-MINGGU PON | Pancasila adalah satu-satunya bagan kebudayaan yang menjadi panduan bagi Pemerintah dan Warga Negara. Ketua DPD PAN Gunungkidul menyatakan, Pancasila bukan instrumen pemukul warga negara yang kebetulan berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Mulai 22 Juli 2022 Pancasila akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah setelah berapa tahun Pancasila dicopot dari kurikulum.

MPR pernah begitu gencar melakukan sosialisasi Empat Pilar. Apakah ini sebatas proyek? Sebab buku tersebut hanya disimpan oleh masyarakat dan sama sekali tidak pernah dibaca.

Bagaimana penilaian publik, karena beberapa hari ke depan, tanggal 1 Juni, pasti secara hiruk pikuk diperingati lahirnya Pancasila. Apakah itu sebatas seremonial, atau bentuk keseriusan menegakkan Pancasila dalam jiwa setiap insan Indonesia, Arif Setiadi anggota DPRD DIY dari Fraksi PAN menuliskan buah pikiran terkait ideologi negara.

“Peringatan hari lahirnya Pancasila, apa sosialisasi empat pilar, ataupun upaya menjadikan Pancasila sebagai kurikulum mata pelajaran wajib, tentu tak boleh hanya sekedar seremonial, apalagi hanya semacam pelaksanaan proyek,” kata Arif Setiyadi, 22-5-2022.

Dia berpandangan, acara itu harus dijadikan agenda substantif penuh makna sehingga terukir dalam jiwa sanubari bahwa Pancasila adalah falsafah bangsa, asas dan nilai-nilai luhur yang harus dipegang teguh oleh setiap manusia Indonesia.

Dalam memahami, menghayati, menjiwai dan mengamalkan Pancasila, lanjut Arie Setiadi, harus dihindari klaim bahwa ‘akulah yang paling Pancasilais’.

“Tidak boleh ada tafsir tunggal Pancasila sebagai alat politik untuk ‘memukul’ kelompok atau golongan tertentu, terutama yang mengambil posisi berseberangan dengan Pemerintah,” tegasnya.

Penjiwaan Pancasila dalam jiwa setiap insan Indonesia adalah satu soal yang menjadi tugas bersama. Menghindarkan Pancasila dari upaya menjadikannya alat politik praktis adalah soal lain.

(Bambang Wahyu)