Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Berpayung Hukum

NGLIPAR-SABTU PAHING | Slamet, S.Pd. MM, Politisi Gerindra sekaligus mantan anggota DPRD DIY dari partai Golkar menyoroti penataan kelembagaan di jajaran Pemda Gunungkidul. Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak memiliki cantolan hukum.

Penambahan dinas baru, menurut Slamet kiblatnya adalah janji politik calon Bupati saat berkampanye.

“Jangan mengubah arah kiblat karena itu mesti menjadi permakluman bersama (fatsun politik pemenang) Pilkada 2020,” ujar Slamet, 10-7-2021, di rumahnya, Nglebak, Katongan, Nglipar, Gunungkidul.

Dia melihat, kemungkinan dibentuknya OPD Peternakan di dalam janji politik plus RPJMD secara dokumentatif memang nyata tertulis.

Soal Dinas Pemuda dan Olahraga, Slamet mencermati tidak ada di janji politik maupun RPJMD 2021-2026.

“Pertanyaan normatif, bisakah hal yang tidak ada di dalam janji politik dan RPJMD itu kemudian dibiayai oleh APBD,” tanya Slamet.

Membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga, menurutnya harus masuk terlebih dahulu ke dalam RPJMD. Tidak bisa tiba-tiba muncul begitu saja tanpa landasan dokumentasi negara.

Dia mengingatkan RPJMD Gunungkidul harus seiring dan seirama dengan RPJMD DIY sekaligus RPJM Nasional.

“Kalau tidak, Salah-salah Bupati bisa dianggap menyimpang,” kata Slamet.

Menyimak dana yang digelontorkan ke bidang pemuda dan olahraga tahun 2020, Slamet menemukan angka sebesar Rp 1.353.201.860,00. Tingkat serapannya mencapai angka 91,37%.

“Menurut saya, jatah dana bidang pemuda dan olahraga itu saja yang harus ditambah, tidak harus membentuk dinas baru,” pungkasnya. (Bambang Wahyu)