BPD Dadapayu Tidak Profesional, Kades Rukamto Jadi Korban

Infogunungkidul, Sabtu Pon – Anggota DPRD Propinsi DIY, Slamet SPd. MM menganggap, penyelesain kasus Rukamto, tidak berlandaskan regulasi yang berlaku. Usulan pemberhentian sementara dasarnya emosi. Kepala Desa Dadapayu Rukamto, merupakan korban permainan BPD yang bekerja tidak profesional.

“BPD itu  lembaga perwakilan masyarakat, mengapa musti menggunakan penjaringan aspirasi? Terus masyarakat  mana  yang dijaring?,” tanya Slamet, 22/7/17.

Mustinya, menurut Slamet, BPD bekerja bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

“Kepala Desa Dadapayu, Rukamto itu kesalahannya apa? Kalau yang terkait dengan kasus hukum telah diselesaikan, tetapi kalau kasus hukum kemudian dijadikan  landasan usulan pemberhentian sementara terhadap Rukamto, itu tidak nyambung,” tandasnya.

Penjarigan aspirasi, menurut Slamet tidak relevan. Kalau masyarakat tidak menghendaki Rukamto menjadi kades, seharusnya dulu tidak dipilih. Slamet menyarankan agar BPD Dadapayu mengkaji ulang regulasi yang ada.

“BPD bisa konsultasi ke konsultan atau ke pemerintah daerah. Pengadilan saja  menyarankan untuk  berdamai, tetapi BPD malah ngotot menolak. Ini lucu,” paparnya.

Terkait RAPBDes Dadapayu yang tidak selesai tepat waktu, Slamet menduga ada penggalangan opini supaya RAPBDes gagal dibuat.

Ketidak mampuan desa dalam membuat RAPBDes itu bukan mutlak tanggungjawab kepala desa karena banyak pihak terlibat di dalamnya.

Slamet menambahkan, Sebenarnya kalau BPD tidak terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu, BPD bisa mendengarkan suara rakyat.

“Apa iya rakyat yang dulu memilih Rukamto menjadi kades, sekarang semua berbalik menolak? Itu tidak mungkin,” menurut Slamet.

Kasus Desa Dadapayu sampai sekarang terkatung-katung tidak kunjung selesai. Ini akan berpengaruh pada pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Ujungnya menghambat pembangunan di segala bidang.

Reporter: W. Joko Narendro