BUMDES Bejiharjo Bakal Ambil Alih Pengelolaan Pindul

NGLIPAR, Jum’at Kliwon – Destinasi wisata Goa Pindul harus segera didebaskan dari dominasi pengusaha. Berpayung pada UUD 1945, Pidul tidak boleh dikuasai oleh orang per orang. Negara, dalam hal ini Desa Bejiharjo harus segera ambil alih   penanganan Pindul melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Slamet, S.Pd. MM. anggota Komisi A, DPRD DIY menyatakan, bawa  hal di atas merupakan kesimpulan, saat secara pribadi dia berdiskusi dengan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi,  Rabu malam 3/5/17.

“Pak Immawan sejalan dengan pemikiran saya,  bahwa destinasi wisata Goa Pindul harus segera didebaskan dari dominasi pengusaha,” ujar Slamet melalui sambungan telepon Jum’at pagi, 5/5/17.

Kabar terbentuknya BUMDES yang secara hukum dipayungi peraturan daerah, menurut politisi Golkar dari Nglebak, Katongan, Kecamatan Nglipar ini merupakan jalan tengah untuk meredam kemelut yang selama ini terjadi.

Menurut Slamet, para pihak yang  aktif mencari nafkah melalui gemebyarnya Goa Pindul harus memiliki kesadaran bernegara. Paling tidak, mereka harus menjaga nama Gunungkidul, di mata nasional, juga di mata dunia.

“Apa enggak malu to, saban hari ricuh karena persoalan rebutan duit,” tanya dia secara retoris.

Ditanya soal posisi serta keuntungan Pemerintah Kabupaten, Slamet menjelaskan,   Pemda memperoleh dua masukan sekaligus.

“Pertama, Pemda memperolen pendapatan asli daerah (PAD)  dari  retribusi, kedua memperoleh bagian dari aset tanah yang disewakan. Seperti diketahui, dalam hal ini, Pemda  pernah membeli tanah yang dibiayai APBD,”  tandasnya.

Politisi gaek alumnus SMAN 2 Wonosari ini meyakini, benang ruwet Goa Pindul mulai ada titik urai. Sebab itu menurutnya semua pihak perlu mengawal langkah BUMDES Bejiharjo.

“Beberapa hari ke depan, saya terjun lapangan, harus ngobrol dengan sejumlah tokoh di sana,” pungkasnya. Maretha