Direktur 98 Insitute Soroti Kinerja UKP Pancasila

JAKARTA, Selasa Wage–Direktur Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, menilai, peran Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP selama ini kurang maksimal.

Sekitar lima bulan Yudi Latief ditunjuk sebagai Kepala UKP PIP oleh Presiden  Joko Widodo (Jokowi) namun hasil kerjanya belum dirasakan oleh masyarakat.

Sayed mencontohkan, kejadian Rabu, (7/2) seorang Biksu dan umatnya dilarang beribadah di dalam rumahnya sendiri oleh warga di Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten.

Minggu (11/2) t terjadi penyerangan oleh orang yang menggunakan pedang kedalam Gereja St Lidwina yang terletek di Dukuh Jambon, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

“Ini tamparan keras  bagi UKP PIP,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta Senin (12/2).

Tidak hanya UKP Pancasila kata Sayed, peran Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian dan Menkopolhukam juga harus maksimal dalam mendeteksi tindakan intoleransi.

“Semua komponen harus saling bersinergi untuk meminimalisir kejadian serupa,” ujar aktifis mahasiswa ’98 ini.

Pak Cik sapaan akrabnya menambahkan, peran UKP Pancasila sangat dibutuhkan. Sering terjadi distorsi keagamaan tidak luput dari peran pemuka agama dan pemuka masyarakat yang kadang – kadang tidak sejalan.

“UKP Pancasila harus turun tangan memberikan pemahaman kepada masyarakat, awak media, anak-anak muda, pemuka agama, pemuka masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan,” tegas Pak Cik.

Konstitusi negara memang menjamin kebebasan beragama akan tetapi tidak didukung kinerja pembantu Presiden yang cenderung main nyaman.

Sehingga lanjutnya, konflik-konflik yang terjadi seakan menjadi alat kapitalisasi posisi tawar. Apalagi setiap konflik selalu terkait dengan operasional cost yang dikeluarkan.

Tanggal 8 dan 10 Februari 2018 lalu telah diadakan Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang diselenggarakan oleh kantor utusan khusus Presiden. Pertanyaannya, pemuka-pemuka masyarakat ini mengakar atau tidak?

Dialog sering dilakukan tetapi cuma sampai di tingkat permukaan.

“Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta), patut menjadi prioritas,” ujarnya. Tanto.