Diskusi Guyon Maton, Ajak Pemilih Cerdas Memilih

KARANGMOJO, Sabtu Kliwon—Dalam rangka mengajak masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan politik, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri yang menggandeng LSM IDEA menggelar diskusi dan campursari guyon maton di Balai Desa Karangmojo, Sabtu (11/11). Tak tanggung-tanggung, Drs Sunarya M.Si dari Dirjen PPU hingga Anggota Komisi I DPR RI H Ahmad Hanafi Rais, S.IP, MPP dihadirkan sebagai panelis acara ini.

Untuk menyemarakkan suasana, Dalang Kenyit Joko Gemblung, Pur Kete dan Kiky Viani diundang untuk menghibur dengan banyolan-banyolan khas yang sukses mengocok perut hadirin.

Menurut Drs Sunarya M.Si, Pemilu 2019 sudah kian dekat maka masyarakat perlu diberikan pemahaman dan diajak diskusi agar tidak salah pilih alias membeli kucing dalam karung.

“Surabaya sukses memunculkan Tri Rismaharini, Bandung ada Ridwan Kamil, Jateng muncul sosok Ganjar Pranowo. Itu semua tokoh-tokoh cerdas hasil pemilukada yang justru dipilih rakyatnya bukan lantaran duit alias money politik,” katanya.

Selain ketiga tokoh, sambung Sunarya, sederet nama berkualitas yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislative hasil Pemilu/Pemilukada. Itu semua terjadi jika rakyat tidak meleng terhadap silaunya uang money politik.

“Kuncinya adalah bagaimana warga mampu menilai kualitas dari calon yang hendak dipilih. Bukan memilih berdasarkan uangnya. Sebab jika acuannya adalah uang, maka yang terjadi pasti salah pilih,” sambungnya.

Dengan adanya diskusi seperti ini, diharapkan masyarakat akan semakin mengerti akan pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Hanafi Rais mengungkapkan bahwa di era saat ini tidak ada namanya makan siang gratis. Artinya harus benar-benar selektif dalam menjatuhkan pilihan politik.

“Tidak ada makan siang gratis, artinya mereka yang membeli suara tidak mungkin akan memperhatikan konstituen yang memilihnya. Jika itu yang terjadi, maka semakin hari kepercayaan publik kepada wakilnya akan terus menurun dan kualitas pemilu juga akan anjlok,” terangnya.

Menurut putra sulung Amien Rais ini, banyak kebijakan pemerintah saat ini yang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan kebijakan harus mendaftarkan SIM Card lengkap dengan identitas di KK/KTP, lantas reklamasi teluk Jakarta serta UU Ormas yang mengebiri kebebasan berpendapat rakyat banyak. Red