DPP Partai Demokrat Menilai Gerombolan Moeldoko Sangat Memalukan

BANTEN-SABTU KLIWON | Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat menyatakan ulah Gerombolan KSP Moeldoko sangat memalukan. Ketua Bapilu. DPC Demokrat Gunungkidul pun ikut bereaksi.

Beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, hari Jum’at malam, 10 September 2021.

Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, Bahwa hal itu sungguh memalukan.

“Gerombolan KSP Moeldoko yang akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat, ujarnya,” di Jakarta 10-9-2021.

Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja dilakukan.

Berita undangan itu, lanjutnya, diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

“Padahal pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam, Ketua Umum AHY memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai.

“Mereka, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan,” jelasnya.

Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko.

Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, yang Dr rd s dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

“Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutupnya.

Upaya Begal Politik juga disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY).

Dalam sambutannya saat Puncak Acara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Nasional, (9/9) lalu.

“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY

Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan, Partai Demokrat meski punya segala Bukti Juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya, tetapi dia meminta seluruh Kader dan para Pejuang Demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya Keadilan, Hukum, dan Demokrasi di Negeri ini.

Merespon rilis DPP Partai Demokrat, Suyanto, SE, Ketua Bappilu DPC Demokrat Gunungkidul mengajak seluruh kader dan simpatisan partai untuk menghormati Keputusan Kemenkumham yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (Bambang Wahyu)