Dr. Tugiman Berniat Ke Senayan, Disambut Baik

NGLIPAR-SENIN PON | Kabar santer bahwa cendekiawan asal Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Brigjen Purnawiran Dr. Tugiman ancang-ancang terjun ke dunia politik. Melalui jalur perseorangan dia berniat bertarung memperebutkan kursi DPD di Senayan.

Berkaitan dengan hal di atas, Drs. Sumijan mantan anggota PPK Kapanewon yang sama, menyambut niat baik tersebut.

“Sepanjang sejarah belum pernah ada perwakilan putra daerah Gunungkidul, menjadi anggota DPD-RI,” ujar Sumijan 2-1-2023.

Akibatnya, kata Sumijan, Gunungkidul hanya menjadi lumbung suara bagi calon daerah lain. Fakta politik, calon dari luar GunungkIdul kurang berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Gunungkidul khususnya dan DIY secara umun.

“Saatnya kita bangkit mengejar kebuntuan itu untuk bersama-sama mendorong putra daerah Dr. H. Tugiman, SH,. M.Si menjadi anggota DPD RI, tegasnya.

Menurut Sumijan yang mantan ASN itu, kiprah Dr. Tugiman sudah tidak asing lagi.

“Dia merupakan sosok representasi masyarakat Gunungkidul khususnya dan DIY umumnya. Beliau perlu didukung,” kata Sumijan.

Terpisah, tokoh Nglipar yang lain, yakni Slamet S.Pd. MM menyatakan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI itu menghandle satu kotamadya, empat kabupaten.

“Maksudnya begini Dapilnya bukan Dapil Kabupaten tetapi Dapil Provinsi,” terang Slamet.

Menurut Slamet, soal anggota DPD dari Gunungkidul kemudian secara khusus memperhatikan domisili, itu tidak masalah, itu bisa terjadi.

“Secara umum DPD dibentuk untuk mewakili aspirasi tingkat provinsi. Anggota DPD memang berpengaruh terhadap perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat,” terang Slamet.

Kalau yang dibayangkan adalah mempengaruhi volume dana transfer DAK dan DAU, menurut Slamet tidak.

Karena, ujar Slamet rumusnya standar. Menghitungnya berdasarkan: 1. Jumlah Penduduk; 2. Wilayah teritorial, yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan; 3. Indeks Mahal Konstruksi; 4. Indeks Pembangunan Manusia; 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

(Bambang Wahyu)