Dua Kementerian Membuka 19.210 Lowongan CPNS

JAKARTA, Kamis Wage – Melalui  Mahkamah Agung (MA) serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pemerintah membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagaimana  seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran terintegrasi secara online melalui  https://sscn.bkn.go.id, tanggal 1 hingga 31 Agustus.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan. CPNS untuk kedua kementrian tersebut sebanyak 19.210 orang. Rinciannya terdiri dari 1.684 CPNS di  Mahkamah Agung (MA),  17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

“Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude). Lulusan cumlaude kuotanya 468 orang. Khusus putra/putri Papua dan Papua Barat dijatah 301 orang,” jelas Asman pada konferensi pers di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/7) siang.

Menurut Menteri PANRB, formasi  MA  sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim, kualifikasi untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 diantaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian.

Khusus untuk analis keimigrasiani, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.

Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di berbagai  laman resmi:

1. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
2. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
3. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum. mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun. mahkamahagung.go.id/
4. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Dijelaskan secara detail, pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan Seleksi kompetensi bidang (SKB).

Menteri Asman juga menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS  dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, perserta  akan langsung mengetahui nilainya.

Menteri mengingatkan pelamar tidak perlu percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa yang mengaku bisa meluluskan seseorang dengan minta sejumlah uang.

 

Penulis: Redaksi

Sumber: Laman resmi Sekretariat Kabinet RI