Karena Desentralisasi Asimetris, Polisi Dilibatkan Pengawasan Dana Desa

WONOSARI, SELASA WAGE-Dalam Nawa Cita 3, Jokowi bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prioritas pertama adalah desentralisasi asimetris. Mengutip paparan M Masud Said Anggota Dewan Pakar, Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, pilihan Jokowi adalah tepat.

Tiga provinsi di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh menjadi dasar pertimbangan, mengapa Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris.

Implementasi desentralisasi asimetris merupakan jalan tengah, karena menurut M. Masud, biaya lebih murah dibanding otonomi khusus (otsus) dan otonomi daerah (otda) sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

Menurutnya, pelaksanaan desentralisasi asimetris bagi DI Yogyakarta, Papua, bahkan DKI Jakarta, dan Bali bukan hanya akan mengakomodasi keberagaman yang ada, tetapi juga memberi keleluasaan bagi propinsi tersebut untuk memperkuat jati diri dalam kerangka NKRI.

Desentralisasi asimetris, dengan demikian nyambung dengan prioritas kedua yakni pemerataan pembagunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan.

Penataan daerah otonom baru, demikian item ketiga Nawa Cita 3, seperti Kepulauan Riau misalnya, adalah pintu lain yang dibuka Jokowi untuk mensejahterakan warga.

Tidak diragukan, ini elemen yang terakir atau ke empat, UU Desa terimplementasikan secara nyata. Dana Desa yang dikucurkan merangkak naik dari 20, 40 ke 60 triliun untuk 3 tahun terakhir.

Yang sulit ditutupi, banyak kepala desa terhantui jeruji penjara karena ceroboh dalam pengadministrasian dana desa, sehingga Polri diminta menurunkan anggota Babinkamtibmas untuk campur pengawasan dana desa. (Red)