KPU Gunungkidul Berhadapan dengan Kelick Agung Nugroho

DKPP RI memproses sidang terkait aduan Ir. H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati, atas dugaan KPUD Gunungkidul tidak bersikap netral dalam menyelenggarakan Pilkada 2020.

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) tersebut merupakan perkara nomor 183-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta, Selasa (29/12/2020) pukul 09.00 WIB.

Pengadu H. Kelick Agung Nugroho serta Yayuk Kristyawati memberikan kuasa kepada Oktorian

Jajaran KPUD Gunungkidul yang teradu adalah: 1. Ahmadi Ruslan Hani 2. Andang Nugroho, 3. Rohmad Qomarudin, 4. Asih Nuryanti dan 5. Supami. Mereka adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam sidang hadir pihak terkait Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik ditangani Majelis di antaranya: 1. Dr. Ida Budhiati (Ketua Majelis), 2. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si (Anggota/TPD Unsur Masyarakat), 3. Siti Ghoniyatun, S.H (Anggota/TPD Unsur KPU Provinsi DIY), 4. Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi (Anggota/TPD Unsur Bawaslu Provinsi DIY)

Melalui Oktorian selaku kuasa hukum Kelick Agung Nugroho mengajukan dua pokok aduan:

Pertama, Teradu tidak netral serta tidak adil ketika Silon Online mengalami down yang menyebabkan proses input data dukungan perseorangan terhambat. Dalam hal ini tidak ada pemberitahuan dari Teradu kepada pasangan bakal dirinya, namun kepada bapaslon lainnya diberitahukan.

Kedua, para teradu telah mengeluarkan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 yang tidak sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2kpt/06/KPU/I/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Dilansir dari siaran langsung di Facebook Sidang DKPP RI 29/12/20. Hasil putusan sidang menunggu 2021 tahun depan. (Red)