Lima Jendral Tarung di Pilkada 2018, Isyarat Pemanasan Pilpres

WONOSARI, Kamis Wage– Dikotomi (pembagian secara tajam) antara sipil-militer subur di masa pemerintahan orde baru. Selama reformasi dikotomi itu dianggap telah hilang. Mendadak pada musim pilkada 2018, kekhawatiran kembalinya TNI Polri masuk keranah politik menyeruak. Ada yang berpandangan, masuknya perwira tinggi ke ranah politik adalah isyarat bahwa parpol tidak memiliki kader internal berkualitas. Ada pula yang berasumsi, ini bagian dari strategi untuk memenangkan pilpres 2019.

Media tempo.co menulis, setidaknya ada 5 jendral yang berniat merebut kursi gubernur pada pilkada 2018.

Pertama, Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi.

Pria kelahiran Sabang, Aceh, ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara.

Kedua, Inspektur Jendral Polisi Safaruddin.

Perwira Tinggi Kepolisian RI yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur ini, digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ketiga, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan.

Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 2016. Dia lulus dari Akademi Polisi tahun 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Anton dikabarkan akan diusung oleh PDIP untuk memenangkan suara di Jawa Barat.

Keempat, Inspektur Jenderal Murad Ismail. Kepala Korps Brimob Polri ini diusung oleh Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Maluku 2018.

Kelima Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw. Putra Papua yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini akan maju dalam pemilihan calon gubernur Papua. Sebelumnya Paulus menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Dia diusung oleh Partai Golongan Karya untuk menjadi orang nomor satu di Papua.

Pada diskusi dua arah di sebuah stasiun televisi nasional terungkap, dua hal. Pertama, perwira tinggi masuk politik dianggap berbahaya karena dwi fungsi ABRI bakal menelikung demokrasi.

Tetapi kekhawatiran itu dianggap sebagai berlebihan. Pasalnya, Jendral mencalonkan diri sebagai kepala daerah secara konstitusional merupakan hak setiap warga negara.

Dari kacamata lain, jendral aktif diperebutkan menandakan bahwa parpol miskin kader internal yang layak dijual ke publik.

Pandangan lain mengatakan, duduknya gubernur dari TNI/ Polri adalah pemanasan untuk merebut kursi presiden 17 April 2019. Redaksi