Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Ambil 8 Langkah Antisipasi Potensi Bencana Hidrometeorologi

JAKARTA | Menteri Dalam Negeri Mohamad Tito Karnavian meminta, agar Gubernur Bupati / Walikota seluruh Indonesia siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Melalui Surat Nomor 360/7235/SJ Mendagri menyatakan, berdasarkan informasi terkini dari BMKG wilayah Indonesia berada dalam curah hujan menengah hingga tinggi. Sifat hujan di atas normal mendominasi 69,45% luas wilayah Indonesia.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tingkat menteri, 18-10-2022, kata Mendagri dalam surat yang ditandatangani di Jakarta tanggal 1 November 2022 itu, Gubernur Bupati/Walikota diminta mengambil delapan langkah strategis.

Pertama, memetakan daerah rawan bencana hidrometeorolgi berdasarkan kajian risiko, menyusun rencana evakuasi, rencana kontijensi, mengoptimalkan belanja tidak terduga (BTT) dan menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Kedua, melakukan simulasi tanggap bencana guna meningkatkan respon masyarakat dan menentukan langkah kesipasiagaan untuk mengurangi bencana.

Ketiga, membentuk Posko yang melibatkan Polri, TNI, Basarnas, instansi vertikal, relawan dan unsur masyarakat lainnya.

Keempat, memantau secara cermat dan berkelanjutan situasi terkini (real time), menyosialisasikan dan menyebarluaskan infromasi bencana dengan menggunakan berbagai media berbasis data dari instasi pemerintah.

Kelima, segera memantau dan memperbaiki infrastruktur dan normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir dan tanah longsor.

Keenam, jika terjadi bencana, pemerintah daerah segera melakukan pendataan korban, kerugian dan segera memenuhi kebutuhan dasar korban sesuai standar pelayanan minimal.

Ketujuh, Gubernur harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten / kota terhadap pelaksanaan penanggulan bencana dan melaporkan ke Kemendagri.

Kedelapan, melaporkan hasil pelaksanaan antisipasi penanggulangan bencana ke Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(red)