MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

WARGA Gunungkidul, meminjam istilah Cak Nun ( Emha Ainun Nadjib) tergolong tangguh, ceria, gemar berkelakar, bersyukur dan jarang mengeluh.

Dalam posisi miskin mereka masih bisa tertawa, bahkan masih banyak yang suka jajan kuliner, walau dompetnya pas-pasan.

Warga yang kebetulan ada modal tipis, banyak yang buka angkringan kuliner merata di segala penjuru, dan itu laku meski dengan untung yang serba sedikit.

Kemiskinan dan kuliner kelas angkringan merupakan potensi amazing. Warga Gunungkidul lapisan menengah ke bawah yang tipe demikian oleh kelompok elit setempat diperhatikan secara musiman lima tahun sekali pada masa musim pemilu.

Gunungkidul dicap sebagai Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY acap dijadikan panggung politik berkala.

Berdasarkan catatan resmi, penduduk Gunungkidul semester 1 tahun 2021 adalah 774.296 jiwa. Warga kategori miskin 17,7% atau 137.050.

Menurut Kadis Dukcapil Gunungkidul, Markus Trimunarjo, SIP. M.SI angka tersebut adalah basis data di BPS.

Dikonfirmasi, Kepala BPS Gunungkidul Rintang Awan Umbas membenarkan, karena pembaharuan data semester 2 belum ada.

Terkait angka kemiskinan di Gunungkidul Pemerintahan Bupati Sunaryanta dan Herisusanto mematok target bahwa hingga 2026 turun menjadi 10 %.

Ini pun juga merupakan hasil dari panggung pilkada yang dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026. Sementara semua orang tahu kalau konstitusi tidak memerintahkan bahwa pemerintah harus menurunkan kemiskinan.

Perintah UUD 1945 sangat jelas, bahwa Pasal 34 Ayat 1. berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Angka kemiskinan pada hakekatnya sulit ditekan atau sulit diturunkan sebab fakir miskin dan anak terlantar akan selalu lahir di zaman apapun.

Program menurunkan angka kemiskinan oleh sebab itu adalah program artifisial dan konyol karena bertentangan dengan UUD 1945. (Bambang Wahyu)