NILA SETITIK, CEDERAI 72 TAHUN MERDEKA

Minggu Pahing –  Ditinjau dari sisi proses demokrasi (proses politik),  pejabat negara (pejabat  politik), sebelum duduk di kursi, tidak lebih hebat  dari peminta-minta. Mereka memungut suara rakyat satu demi satu untuk meraih kekuasaan. Setelah duduk di singgasana, pejabat politik sering menganggap dirinya lebih tinggi ketimbang  rakyat. Kondisi berbalik, pejabat politik berharap, rakyat menaruh hormat kepadanya. Amat jarang terjadi, pejabat politik menghormati rakyat.

Sangat berbeda ketika pejabat dan rakyat dilihat dari sudut pandang kosmis. Di posisi manapun, pejabat dan rakyat keduduknnya tidak pernah berbeda. Mereka sama-sama sebagai abdullah (hamba Allah) dan utusan (kalifatullah).

Tugas menghamba merupakan manifestasi hubungan vertikal manusia dengan Sang Pencipta. Menjalankan fungsi utusan adalah implementasi hubungan horisontal, manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam.

Kemerdekaan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia telah ternikmati selama 72  tahun. Muncul pertanyaan sederhana, benarkah hati ini telah lepas dari penjajahan pikiran?

Pertanyaan di atas penting direnungkan, karena penjajahan tidak hanya berarti negara mengekploitasi negara, tidak sebatas bangsa menindas bangsa. Penjajahan yang paling keji adalah penjajahan pikiran terhadap kemerdekaan hati nurani.

Rakyat mengkritisi kebijakan pejabat politik tidak bisa ditafsirkan sebagai hujatan, fitnah atau ujaran kebencian. Pasalnya, kritik yang dilandasi fakta serta data adalah wujud kecintaan rakyat kepada pejabat.

Ciri negara demokrasi ada pada kesepakatan saling mengingatkan. Tidak selamanya pejabat berada pada jalur atau tatanan yang semestinya. Sepintar tupai melompat, sesekali dia gagal juga.

Mengusir rakyat dari gedung parlemen hanya karena rakyat sering bersuara kritis adalah bentuk nyata dari pencederaan terhadap kemerdekaan hati nurani. Merdeka selama 72 tahun menjadi kehilangan makna.

 

Penulis: Agung Sedayu