PAN Mengkritisi LKPJ Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Bolong-Bolong

GUNUNGKIDUL-SENIN WAGE | DPRD Gunungkidul baru saja melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Tahun 2020. DPD PAN Gunungkidul memanggil Fraksi PAN DPRD untuk berkoordinasi dalam rangka mencermati dan menyikapi terkait LKPJ Tahun 2020. Hasil koordinasi DPD PAN menilai LKPJ 2020 bolong-bolong.

“Kami, DPD PAN Gunungkidul mengingatkan kepada Fraksi PAN untuk aktif dalam pembahasan, maupun penyusunan catatan strategis terhadap LKPJ sebagai bahan rekomendasi DPRD,” ujar Ketua DPD PAN Gunungkidul Arif Setiadi dalam keterangan tertulis 29-3-2021.

Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap LKPJ menurut Arif Setiadi sangat penting sebagai evaluasi dan catatan catatan kritis DPRD terhadap pelaksanaan pemerintah daerah Gunungkidul di tahun 2020.

“Ini sekaligus sabagai bahan perbaikan tahun berikutnya,” tandas Arif Setiadi.

Dalam koordinasi tersebut, Ketua F-PAN Anwarudin secara garis besar menyampaikan beberapa catatan kritis diantaranya:

1. Data Umum Daerah yang disampaikan dalam LKPJ khususnya menyangkut kondisi ekonomi kurang memadai. Contoh pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, angka pengangguran dan angka Indek Pembangunan Manusia.

2. Penyajian laporan menyangkut 14 (empat belas) Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah, hanya menggambarkan target yang ingin dicapai, tidak mencantumkan realisasi yang telah dicapai.

3. Penyajian laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, beberapa bidang tidak menyampaikan permasalahan dan solusi. Bidang yang menyampaikan permasalahan dan solusi terkesan tidak luas dan mendalam sehingga tidak ada gambaran yang substansial dan komprehensif.

Berdasarkan beberapa catatan kritis tersebut F-PAN menilai tingkat kesulitan dalam memberikan analisis dan evaluasi menjadi sangat tinggi.

“Yang disajikan dalam LKJP tidak lengkap. Kalau penyajian LKPJ-nya seperti itu, ya catatan strategis kami nanti tentu ya payah,” keluh Arif Setiadi.

Oleh karenanya, lanjut Arif Setiadi, pertama kali yang akan kami sampaikan adalah bagaimana Pemerintah Daerah melengkapi data dan laporan di LKPJ yang dibutuhkan.

Sekilas F- PAN juga menemukan persoalan yang memprihatinkan, yaitu rendah dan sedikitnya Tugas Pembantuan yang diterima Pemda dari Pemerintah Pusat. Hanya ditemukan 2 (dua) program dengan anggaran 3,355 Milyar rupiah, itupun hanya terserap 2,695 Milyar.

Padahal sesuai arahan dari DPD PAN, tentu F-PAN akan secara serius membahas LKPJ Pemda Gunungkidul Tahun 2020, termasuk mempersandingkan apa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan dalam LKPJ dengan 4 (empat) Tematik Pembangunan Gunungkidul 2020 yang meliputi Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan, Penurunan Ketimpangan Wilayah, Respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA serta Pembiayaan Pembangunan.

Pada akhir koordinasi DPD PAN menyampaikan agar dalam pembahasan LKPJ F-PAN bertindak kritis, memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan untuk Gunungkidul dan masyarakat.

“Secara umum kendala kendala yang muncul dan ketidaktercapaian target LKPJ alasannya karena Pandemi Covid-19,” pungkas Arif Setiadi. (Bambang Wahyu Widayadi)