PEMERINTAHAN JOKOWI TAK ADA RESTRUKTURISASI PARTAI POLITIK, ADANYA PEMBELAHAN POLITIK

PADA masa Pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama), pertumbuhan ekonomi merosot, hingga terjadi inflasi sebesar 600%. Salah satu penyebabnya, meminjam istilah Soegiarso Soerojo, penulis buku ‘Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai’, kala itu Indonesia dalam situasi gontok-gontokan dan ganyang-ganyangan sehingga stabilitas politik tidak tercipta.

Presiden Soeharto selama 32 tahun berkuasa dengan Orde Barunya berkeyakinan, bahwa stabilitas politik berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu tidak tanggung-tanggung dia melaksanakan restrukturisasi (penyederhanaan/pembatasan) jumlah partai politik, dari multi partai pada era Soekarno menjadi tri parpol (PPP, PDI dan Golongan Karya), meski kala itu Golkar tak disebut sebagai partai politik

Afan Gafar ketika menulis pengantar buku berjudul ‘Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi’ (1994) menyatakan, demokrasi Indonesia kala Orde Baru adalah demokrasi kontrakan.

“Pada tahap ini penguasa memberikan kontrak kebebasan pada berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mengaktualisasikan aspirasinya. Ini sesungguhnya merupakan tahap uji coba bagi penguasa untuk memutus apakah transformasi menuju demokrasi perlu diteruskan atau tidak,” tulis Afan Gafar di halaman xix.

Pada Orde Reformasi, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) model demokratisasi politik di Indonesia lain lagi.

Jokowi tidak anti kritik sebagaimana Soekarno dan Soeharto. Dia sangat terbuka. Boleh disebut Presiden Jokowi adalah kebal kritik, atau cuek terhadap kritik.

Jokowi konsisten dengan aturan kebebasan mengeluarkan pendapat yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3.

Kedua putra Gibran dan Kaesang dilaporkan ke KPK dengan dugaan tindak pencucian uang, Presiden Jokowi tidak bergeming.

Laporan ke KPK oleh publik (Ubedillah Badrun) dilawan laporan ke Polisi oleh publik pendukung Gibran merupakan salah satu bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat, dan itu dibebaskan oleh Jokowi.

Restrukturisasi politik di era Orde Reformasi terutama pada pemerintahan Jokowi tidak terjadi. Meski gontok-gontokan antar parpol tidak mencolok, tetapi kebiasaan saling sindir bebas dilakukan di media sosial seperti Twitter dan Instagram.

Konflik horisontal ramai di belahan langit, kadang juga membumi, tetapi pertumbuhan ekonomi relatif stabil, meski dalam bayang-bayang pandemi Covid-19. Semua itu tidak lepas dari struktur ekonomi global yang kapitalistik. Dalam hal mengejar pertumbuhan ekonomi Jokowi banyak tergiur iming-iming utang.

Massa tidak dibiarkan mengambang sebagaimana pemerintahan Orde Lama. Pada Orde Reformasi, dibidani SBY kemudian dibesarkan Jokowi, massa dibiarkan terbelah menjadi dua dan saling berhadapan. (Bambang Wahyu)