PENGAWASAN DANA DESA TAMBAH RUMIT

NGLIPAR, Selasa Pahing–Tanggal 20 oktober 2017 lalu ditandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh tiga kementerian/ lembaga. Perjanjan kerjasama tersebut mengatur soal pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Secara kelembagaan birokrasi dana desa tambah berliku.

MoU itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurut saya itu akan membuat birokrasi desa menjadi ribet, apalagi jika ada keharusan desa musti menyerahkan dokumen APBDES kepada polisi. Ini bisa disalahgunakan oknum untuk mengintimidasi para kepala desa.

 

Saya berpendapat bahwa dana desa merupakan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, siapa pun pemimpin negeri ini, setiap tahun wajib mengalokasikan dana desa.

Selama ini yang melakukan pengawawan serta audit dana desa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di daerah-daerah pun turut mengawasi dana desa secara ketat.

Bila kemudian Polri ikut campur, itu akan membuat birokrasi desa menjadi ribet, terlalu banyak pengawasan, bisa-bisa para kepala desa tak sempat bekerja.

Saya ada kekawatiran para kepala desa sebentar sebentar disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU itu, sehingga  mengganggu kinerja pemerintah desa.

Semoga MoU itu jadi SOLUSI dan bukan MEMEDI. Pengawasan dana desa agar benar benar dilaksanakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa, dan bukan sebaliknya membuat kepala desa menjadi takut bekerja karena takut dipenjara.

 

Penulis: Slamet S.Pd. MM, Anggota Komisi A DPRD DIY