Penyakit Birokrasi di Indonesia: ASN Mengincar Kekuasaan

WONOSARI – Kamis Pon | Muhammad Rysad, dan kawan-kawan akademisi Universitas Lancang Kuning membeberkan dampak buruk politik praktis yang dilakukan aparat sipil negara (ASN).

Mereka mengatakan, manakala ASN melakukan politik praktis, dipastikan berdampak kurang baik pada proses dan perkembangan demokrasi.

 

 

Politik praktis, menurutnya adalah upaya yang dilakukan organisasi politik dalam rangka menyusun kekuatan guna meraih kekuasaan.

Kebalikan dari pengertian politik praktis adalah politik pembangunan. Muhammad Rysad, memaknai politik pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan  suatu bangsa, guna mewujudkan cita-cita yang ingin diraih, sesuai dengan nilai idealisme, nasionalisme dan patriotisme.

Tujuan politik praktis, ujar Muhammad Rysad adalah untuk memegang kekuasaan negara atau untuk mendapat jabatan politik di dalam  kekuasaan negara.

ASN berpolitik praktis dia anggap berbahaya karena ada kecenderungan menghalalkan segala cara untuk menjegal taktik dan strategi lawan politik. Hal tersebut, menurutnya banyak terjadi pada saat ini.

Untuk konteks pemilukada  Gunungkidul 2020, ASN  pemegang jabatan begitu getol mengincar kursi bupati juga wakil bupati. Ditinjau dari hak konstitusional tidak salah, sementara dilihat dari sisi perundangan turunannya menjadi berkebalikan.

Muhammad Rysad membeberkan contoh larangan ASN berpolitik praktis.