Rakor JJLS Lahirkan Lima Keputusan, Rakyat Terbuka Memberi Masukan

RONGKOP – Sabtu Legi | Rapat koordinasi soal pembangunan JJLS segmen Duwet-Baran-Jerukwudel dilakukan Selasa 16 Juli 2019. Pejabat  pemangku kepentingan komplit, tetapi rakyat selaku bagian dari partisipan yang kehilangan aset tidak dilibatkan. Keputusan ke lima, untuk meminimalisir masalah, rakyat diberi ruang partisipasi.

Bekti Wibowo Suptinarso tokoh sekaligus warga yang bakal kehilangan aset menyatakan hal di atas, Sabtu 20/07/19 siang, tetapi meragukan item yang disebutkan terakhir.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Bekti, yang hadir saat koordinasi itu adalah Bambang Sugaib PUP & ESDM  DIY, pejabat BPKAD  DIY, Kades Karangwuni, Camat Girisubo serta Rongkop, dan pejabat  PUPR Gunungkidul.

Semua sedang berproses. Sebagai bagian dari rakyat yang sedang berjuang memberi masukan kepada pemerintah, saya juga berproses dengan keyakinan kebenaran yang saya yakini. Sementara ini saya belum diberi ruang untuk dialog. Kalau dalam proses terjadi benturan antara saya dengan pemerintah atau siapapun karena ruang dialog itu tidak ada, atau paling tidak terbatas. Rakor, koordinasi atau apapun namanya yang hanya menghadirkan penyelenggara pemerintahan di setiap tingkatan yang tidak melibatkan pihak yang dideteksi akan menimbulkan masalah hanya akan menimbulkan benturan di lapangan,  karena tidak ada komunikasi yang baik antara pikiran rakyat dan pikiran pemerintah.  Saya tahu betul bahwa JJLS adalah proyek strategis nasional, dan saya tahu proyek itu untuk siapa. Persoalannya ada satu hak saya sebagai rakyat untuk menentukan masa depan saya sendiri yang perlu pemerintah pahami sebagai penyelenggara negara. Tapi maturnuwun informasinya pak Lurah, sebagai pemerintahan terbawah, bapak sudah menginformasikan ini kepada saya, sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya,” tulis Bekti Wibowo Suptinarso, kepada Suparto, Kades Karangwuni via Whatsapp, (19/07).

(Bambang Wahyu Widayadi)