SEMANGKUK CENDOL PADA PILKADA GUNUNGKIDUL

WONOSARI-SELASA PON | Belajar dari proses sejarah, pengangkatan Bupati Gunungkidul dilakukan dalam lima masa dan lima pintu.

Pertama pada masa kolonial Belanda. Pada masa itu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memegang kendali kuat, siapa yang harus menjabat Bupati Gunungkidul dimulai dari Pontjodirdjo hingga Bupati Ke-12 Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Mertodiningrat.

Kedua, pengangkatan pada masa awal Pemerintahan RI mulai dari KRT Dirjodiningrat 1945 hingga KRT Joyodiningrat 1974.

Ketiga, dominasi Jakarta dimulai dari Ir. Darmakum Darmakesuma yang memegang kekuasaan hingga 1984, sampai KRT Harsodiningrat 1994.

Keempat, mulai dari KRT Hardjodiningrat (Drs. Yoetikno) pengangkatan Bupati Gunungkidul 2001-2005 bergeser ke tangan demokrasi terbatas di lingkup anggota DPRD.

Masa kelima diawali sejak Suharto, SH berpasangan dengan Hj. Badingah, S.Sos dalam nomentum pilkada langsung 2005-2010.

Dinamika politik dengan segala variabel dan perniknya berubah total. Mulai dari pasangan calon dan karakter pemilih disoroti oleh sejumlah pengamat.

Ketika pilkada dilakukan di arena terbatas oleh 45 anggota DPRD Gunungkidul, semangkuk cendol hanya tumpah di ruang paripurna saja.

Tetapi manakala pilkada langsung, ribuan mangkuk cendol itu tumpah ke mana-mana.

Banyak yang ke penggede partai politik dan anggotanya. Ada yang ke warga yang mengaku-aku sebagai pendukung setia.

Kabar yang beredar dan tidak pernah terklarifikasi, bahwa satu calon Bupati Gunungkidul dalam Pilkada 2020 mengeluarkan biaya hingga Rp 137 milyar.

Menjadi tidak salah jika dinilai bahwa masyarakat cenderung menggadaikan masa depan Gunungkidul dengan “semangkuk cendol”.

Dan celakanya, itu adalah merupakan bagian dari kultur para politisi lokal yang lebih berorientasi pada pragmatisme sebagaimana berulang kali dikemukakan akademisi Dr. Tugiman, Gurubesar UNPAD di berbagai kesempatan ngobrol dengan awak media. (Bambang Wahyu)