Susno Duadji: Pengurus Dewan Pers tidak Paham apa yang Dikerjakannya

JAKARTA, JUMAT PAHING – Terkait surat Dewan Pers yang dilayangkan kepada Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji sebagai penasehat salah satu media cetak di Jakarta dianggap salah alamat. Surat itu menunjukkan pengurus Dewan ,Pers tidak paham apa yang dikerjakannya. Dalam waktu dekat mantan Kabareskrim ini akan mengadakan diskusi publik tentang wartawan yang berhadapan dengan hukum.

Seperti dikutip dari www.sinarpagibaru.id Dewan Pers melayangkan surat kepada Penasehat salah satu media cetak, Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji yang dialamatkan di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi atas aksi solidaritas keluarga besar media cetak tersebut dan banyak organisasi pers, atas meninggalnya Muhamad Yusuf pada tanggal 04 Juli 2018 silam.

Kepada media, Rabu (8/8), Susno Duadji menyampaikan bahwa surat tersebut salah alamat dan tidak tepat, surat itu menunjukkan pengurus Dewan Pers tidak paham apa yang seharusnya dikerjakannya.

“Seharusnya, jika ada masalah di lapangan sebaiknya Ketua Dewan Pers memanggil pihak-pihak terkait dan memberikan penjelasan apa yang dipermasalahkan”, jelasnya.

Mantan Kabareskrim ini adalah inisiator Forum Diskusi CERDAS (Cerita Dibalik Asumsi & Solusi) yang sudah sering kali mengadakan Diskusi Publik tingkat nasional. Dalam waktu dekat dia akan merencanakan diskusi publik tentang Wartawan Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Menurutnya, wartawan yang menulis berita di media memiliki perundang-undangan khusus, sehingga, seharusnya undang-undang lain dapat dikesampingkan.

Sengketa berita diselesaikan terlebih dahulu lewat jalur Undang-Undang Pers, jika sudah dilalui dan tidak berhasil maka baru menggunakan undang undang pidana lain menyangkut pemberitaan itu, terang Susno Duadji.

Hal inilah yang sangat penting menjadi pembahasan utama nanti dalam Forum Diskusi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Ia meminta Tim Diskusi untuk mengundang Kabareskrim Polri, Jampidum Kejagung, Mahmakah Agung, Ketua Dewan Pers, dan para penggiat Pers termasuk organisasi pers, akademisi, praktisi hukum, dll, ujar mantan petinggi Polri ini kepada wartawan.

“Nanti hasil diskusi itu menjadi bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada seluruh jajaran pemerintahan pusat guna meluruskan implementasi dari undang undang Pers. Bahwa perlu digaris bawahi, Pers adalah Pilar Demokrasi”, ungkapnya yang menilai bahwa era demokrasi saat in seharusnya sudah tidak ada lagi “pemberedelan” pada wartawan dan medianya.

Sementara itu, praktisi hukum senior, Joshua Nainggolan, SH yang turut sebagai Tim Penyusun Materi diskusi publik yang akan diselenggarakan itu menyampaikan, dirinya berupaya akan memberi yang terbaik dalam menyusun materi termasuk dari nara sumber.

Sehingga nanti hasil diskusi ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk perubahan budaya dan karakter penegak hukum dalam menyikapi urusan hukum yang menyangkut tentang berita wartawan dalam pelaksanaan UU pokok Pers di Indonesia, pungkasnya. Jk/ig