Tahun Anggaran 2018, Kementerian PUPR Dijatah Anggaran Terbesar

WONOSARI,  Jumat Kliwon – Sepuluh Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh anggaran tertinggi, sementara Kementerian Sosial dijatah dana paling buncit.

Urutan berdasarkan besaran anggaran adaial (1). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp106,911 triliun; (2). Kementerian Pertahanan Rp 105,727 triliun; (3). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp 77,751 triliun; (4). Kementerian Agama Rp 62,154 triliun; (5). Kementerian Kesehatan Rp 59,097 triliun: (6). Kementerian Perhubungan Rp 48,187 triliun; (7). Kementerian Keuangan Rp 45,682 triliun; (8). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,284 triliun; (9). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,092 triliun; dan (10). Kementerian Sosial Rp 33,959 triliun.

Dalam Nota Keuangan disebutkan, anggaran Kementerian PUPR diprioritaskan pada jalan. Peningkatan kapasitas jalan nasional dengan output pembangunan jalan sepanjang 856 km, dan pembangunan jembatan sepanjang 8.761 meter.

Untuk program pengembangan perumahan, Kementerian PUPR didorong melakukan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 174.000 unit.

Adapun Kementerian Pertahanan diharapkan melakukan penggantian 50 unit kendaraan tempur, dan pengadaan 10 unit KRI, KAL, Alpung, dan Ranpur/Rantis Matra Laut.

Anggaran Polri akan digunakan untuk pembinaan pelayanan fungsi 120.000 personel Sabhara untuk pengamanan aksi unjuk rasa. Pembangunan dan rehabilitasi 3.500 unit perumahan dinas, sera penyelesaian 75 persen tindak pidana narkoba.

Kementerian Agama akan menggunakan anggarannya di anataranya untuk 3,2 juta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) siswa Madrasah Tsnawiyah (MTs).

Adapun Kementerian Kesehatan akan melaksanakan program penyediaan makanan tambahan untuk 517.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK). Pelaksanaan 7.500.000 tes HIV, dan Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk 92 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kementerian Perhubungan akan melakukan pengadaan 200 unit bus BRT, pembangunan 15 bandara baru, penyelenggaraan 105 trayek angkutan laut perintis, dan pembangunan prasarana perkeretaapian sepanjang 639 km.

Kemenristekdikti akan menyediakan 369.961 beasiswa bidikmisi bagi mahasiswa, dan pendirian 12 politeknik dan program studi khusus untuk kebutuhan industri.

Program Kemendikbud antara lain, penyediaan 10,4 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa SD, penyediaan layanan kursus dan pelatihan kewirausahaan bagi 45.000 angkatan kerja muda, dan sertifikasi 15.000 orang guru vokasi.

Terakhir, Kementerian Sosial akan melaksanakan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi 28.316 penyandang disabilitas, pemberian bantuan tunai bersyarat dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan pemberian voucher bantuan pangan non tunai bagi 10 juta KPM.

 

Redaksi

 

Sumber:  laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia