Tuntut SK Bupati, Honorer Wadul Ke Dewan

WONOSARI, MINGGU LEGI-Puluhan perwakilan Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Kabupaten Gunungkidul mendatangi kantor DPRD Gunungkidul, Sabtu (30/03). Ditanggapi oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Suharno, kedatangan perwakilan honorer tersebut melakukan audensi dan menyampaikan aspirasi. Menuntut agar Bupati Gunungkidul menerbitkan SK bagi honorer baik Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Menyusul adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) no 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak memperbolehkan dana BOS untuk menggaji honorer, dana BOS tersebut dapat dipergunakan menggaji honorer apabila para honorer mendapatkan SK Bupati.

Ketua FHSN Kabupaten Gunungkidul Aris Wijayanto mengatakan bahwa, setidaknya terdapat sekitar 1.985 honorer baik GTT maupun PTT yang berada di seluruh Kabupaten Gunungkidul yang tergabung dalam FHSN. Dengan adanya Permendikbud tersebut para honorer sudah tak mendapat penghasilan yang sebelumnya diterima berkisar 200 sampai 300 ribu.

“Tugas GTT/ PTT yang ikut mencerdaskan bangsa ini harus menjadi perhatian pemerintah apalagi di sekolah negeri tidak bisa mengikuti PPG atau sertifikasi karena SK yang dimiliki adalah SK Kepala Sekolah,”ujarnya.

Jika dalam waktu dekat, lanjutnya, tak ada kejelasan tentang SK Bupati maka para honorer yang tergabung dalam FHSN akan menggelar aksi damai turun ke jalan. Namun apabila setelah aksi turun ke jalan tidak ada respon maka seluruh GTT/PTT yang jumlahnya ribuan akan melaksanakan ijin tidak masuk kerja secara masal.

Sementara itu Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Joko Sarjono dalam audensinya sepaham dengan pola pikir para honorer yang tergabung dalam FHSN Gunungkidul tentang tuntutan SK Bupati. Namun apabila nantinya aksi damai turun ke jalan dan ijin bersama tidak masuk kerja dalam waktu tertentu dilaksanakan, maka Joko menilai pendidikan di Gunungkidul akan hancur.

“Harus ada kepastian hukum bagi GTT/PTT Gunungkidul. Mereka sudah menjadi bagian dari pendidikan di Kabupaten Gunungkidul,” kata Joko saat audensi.

Menanggapi apirasi dari FHSN Gunungkidul Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Suharno berjanji akan segera mendiskusikan permasalahan tersebut dengan Bupati dalam waktu dekat. Selain itu pihaknya bakal melakukan studi banding ke wilayah Kabupaten lain dimana Kepala Daerahnya sudah menerbitkan SK Bupati bagi para honorer baik GTT maupun PTT. (Fr)