WONOSARI-JUMAT LEGI | Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan WTP tersebut diberikan pada Jumat (02/10/2020) pagi.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat Panggabean mengatakan, predikat WTP tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI pada Pemkab Gunungkidul. Penghargaan tersebut sekaligus bukti Pemkab Gunungkidul telah berhasil mempertahankan predikat WTP selama 5 kali berturut-turut.
“Keberhasilan Pemkab Gunungkidul dalam mempertahankan predikat WTP menjadi hal yang cukup luar biasa. Soalnya tak banyak Pemerintah Daerah yang mampu melakukan hal ini,” katanya usai penyerahan di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul.
Sahat menambahkan, Predikat WTP menandakan bahwa Laporan Keuangan Anggaran Daerah (APBD) dilakukan sesuai aturan. Begitu pula mengenai prinsip hingga norma pengelolaan keuangan yang artinya bisa ditaati dengan baik.
“Ini juga menunjukkan komitmen penuh Pemerintah Daerah dalam mematuhi aturan Pemerintah Pusat, terkait laporan pertanggungjawaban keuangannya,” ucapnya.
Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Sahat datang bersama sejumlah pejabat didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari Susanti Subagio. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Bupati Gunungkidul Badingah.
Selain Badingah, tampak pula sejumlah pejabat lingkungan Pemkab Gunungkidul yang turut hadir antara lain, Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono dan Kepala Diskominfo Gunungkidul Kelik Yunianto.
Pada sejumlah awak media, Badingah menyampaikan rasa syukurnya terhadap keberhasilan dalam mempertahankan predikat WTP selama
5 kali berturut-turut.
“Ini prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman semuanya yang ada di lingkungan Pemkab Gunungkidul,” ungkapnya.
Badingah menyebut, bahwa predikat ini menjadi bukti bahwa jajarannya mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Begitu juga dengan kerjasama dan kolaborasi antar instansi yang sudah dilakukan.
Meski begitu, ia tetap berpesan agar seluruh jajaran Pemkab Gunungkidul tetap mengedepankan asas profesionalitas dalam pengelolaan keuangan. Sebab, menurutnya, pada akhirnya anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan daerah.
“Tetap memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat melalui pembangunan sesuai visi dan misi yang sudah terbentuk,” ujar Badingah. (Hery)
