KURNIASIH Mufidiyati, Anggota DPR RI menyoroti bahwa Pemerintahan Joko Widodo tidak konsisten dalam menerapkan PPKM Darurat. Kebijakan Jokowi sensitif emosional terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi.
Aturan PPKM Darurat memberangus seluruh warga negara Indonesia, sementara warga negara asing dibebaskan bergerak tanpa pembatasan.
Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi IX itu menemukan angka yang dilansir dari Kantor Keimigrasian, bahwa warga negara asing yang masuk ke Indonesia sebanyak 24.594 orang.
Pintu seluruh negeri ditutup rapat tetapi gerbang Indonesia dibuka lebar, bukan hanya menjadi pertanyaan anggota DPR tetapi juga dipertanyakan masyarakat.
Karena sedang berkuasa, pertanyaannya itu dianggap tidak penting bahkan tidak ada, karena Pemerintahan Jokowi sedang mengejar pemulihan pertumbuhan ekonomi yang terpantau minus.
Rakyat dipojokkan pada situasi serba keliru, dibilang hanya pintar ngomong tidak menawarkan jalan keluar.
Jokowi bertekad akan mengejar pertumbuhan ekonomi di angka 4,5% hingga 5,3% di akhir 2021, meski kenyataannya megap-megap.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dalam skenario berat, hingga akhir 2021 malah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bergerak pada angka 3,7%.
Sementara Presiden Jokowi tetap mengidolakan bahwa Tiongkok bisa meraih pertumbuhan ekonomi di atas 10 %.
Kalau bisa itu bagus, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terealisasi.
Di sela hiruk pikuk Jokowi tiga periode, rakyat bakal dibikin tercengang, karena anggaran refokusing yang luar biasa, hingga kini belum ada laporan rinci. Malah ada kabar terbaru Indonesia mulai membeli 10.000 unit oksigen dari negeri jiran Malaysia.
Nanti rakyat akan terkaget-kaget karena biaya untuk mengatasi pandemi membengkak, dan warga yang sakit atau meninggal dunia akan melampaui yang sembuh. Dan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai seperti yang digagas.
Ada solusi, tetapi Presiden Jokowi pasti menolak mentah-mentah, karena tidak memahami konsep dasar yang ada di dalam tawaran strategi Ekonomi Pancasila, seperti pernah digagas mendiang Prof. Dr. Mubyarto, pakar ekonomi kerakyatan. (Bambang Wahyu)
