WONOSARI-SELASA PON | Ada juga dampak serius bagi pariwisata daerah pesisiran. Banyaknya bukit atau lingkungan yang dirusak demi perencanaan sebuah kawasan wisata. Dampaknya jelas ke arah iklim lingkungan Obwis dan lam sekitar. Akan lebih baik bila ada regulasi ketat yang komitmennya menjaga lingkungan yang berkesinambungan (environment sustainable), bukan merusak lingkungan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut menggelinding dari pikiran Raden Mas Kukuh Hestrianing, kerabat Keraton Yogyakarta 21-11-2021.
Ir. Eddy Praptono, M Si Plt Kadinas PUPR Gunungkidul yang jabatan resminya sekarang adalah Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menanggapi, khusus latar belakang penggempuran bukit kapur untuk JJLS.
“Desain awalnya adalah mengatasi kesenjangan ekonomi utara dan selatan,” ujar Eddy Praptono.
Lebih rinci dia mengatakan, Jawa bagian utara ada pantura, maka Jawa bagian Selatan dibuat pansela (JJLS).
Konsep dasarnya, lanjut Edyy Praptono, kantong kemiskinan jawa itu ada di bagian selatan.
Dengan akses yang bagus dari Jawa Timur hingga Banten maka ekonomi akan lebih menggeliat.
“Pariwisata punya multiplayer ekonomi paling bagus untuk kawasan selatan,” pungkas Edyy Praptono.
Slamet S Pd, MM sejalur dengan penjelasan Edyy Praptono.
JJLS menurutnya merupakan pembangunan jangka menengah yang didesain Pusat mulai tahun 2004.
“Adanya JJLS diharapkan pemerataan kesejahteraan tercipta, jalan memadai, sehingga membuka peluang kegiatan ekonomi, dengan memanfaatkan SDA serta potensi objek wisata,” ujar Slamet.
Pertanyaannya, kata dia, kelompok mana yang paling diuntungkan dari selesainya JJLS ini.
Soal bagaimana menghentikan penggempuran bukit kapur, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho berucap simpel.
“Tunggu Perda RT RW nya,” kata politisi Golkar ini. (Bambang Wahyu)
