GUNUNGKIDUL (RABU WAGE) Ratusan siswa di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan oleh dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Planjan Kecamatan Saptosari, Rabu (29/10).
Data sementara mencatat, 476 siswa SMKN 1 Saptosari dan 186 siswa SMPN Saptosari mengalami gejala mual, muntah, dan diare beberapa jam setelah menyantap menu makan siang program MBG.
Para siswa tersebut segera mendapat perawatan di Puskesmas dan RSUD Saptosari. Sementara sebagian lainya menjalani observasi intensif akibat dehidrasi.
Pasca kejadian, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., meninjau langsung para siswa tersebut di Puskesmas dan RSUD Saptosari hingga dapur SPPG Planjan.
Dalam kunjungannya, Endah Subekti Kuntariningsih, menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab dari pihak penyedia makanan.
“Saya minta pihak SPPG punya empati dan tanggung jawab penuh, karena ini menyangkut nyawa anak-anak kita. Setiap makanan harus benar-benar dipantau apa yang dimasak, kapan dimasak, dan kapan didistribusikan ke sekolah. Jangan sampai kelalaian kecil berdampak besar seperti ini” tegas Endah.
Endah juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap sumber bahan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan program MBG.
Terpisah, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, dr. Ari Hermawan, yang sebelumnya menjabat Kepala UPT Puskesmas Saptosari, mengatakan monitoring SPPG sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya keracunan. Termasuk dalam hal ini, demikian dikatakan Ari hermawan, pemeriksaan air bersih dan air minum.
“Dari sisi laboratorium, kami sebenarnya siap melakukan pemantauan rutin terhadap pengelolaan makanan SPPG. Namun, saat ini kami masih terkendala pada ketersediaan alat uji makanan, air, dan lingkungan,” jelas dr. Ari.
Pemenuhan sarana pemeriksaan laboratorium, Ari Hermawan berujar, menjadi hal mendesak agar fungsi pengawasan keamanan pangan bisa berjalan efektif. Tanpa dukungan alat dan sistem yang memadai, potensi kejadian serupa tetap bisa berulang di daerah lain. Sehingga, untuk mempermudah pemenuhan sarana dan prasarana di perlukan perubahan status UPT Labkes menjadi BLUD.
“MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah, bertujuan meningkatkan gizi siswa dan menekan angka stunting. Namun, insiden ini menimbulkan sorotan tajam terhadap standar higienis dapur penyedia, pengawasan lintas instansi, dan kesiapan sarana pengujian keamanan pangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, pemerintah Kabupaten Gunungkidul memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapat perawatan gratis, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, akan segera dilakukan di seluruh wilayah.
Penulis: Agus SW
Editor: HRD
