ADA “KUNANG-KUNANG” DI MATA PARA POLITISI GUNUNGKIDUL

POLITISI lokal (Gunungkidul) terbelah: sebagian kecil berada di ranah eksekutif, sebagian besar lainnya berada di tataran legeslatif. Mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meski fakta politik menunjukkan kreatifitas pemikiran mereka berpihak kepada rakyat atau kepada siapa masih sangat kabur.

Ideomatika Jawa menyebutkan, Bupati dan Wakil Bupati dengan 45 anggota DPRD itu seperti godhong suruh lumah lan kurebe, dinulu seje rupane ginigit tunggal rrasane.

Dua kubu politisi yang berjalan seirama itu acap kali berbeda pandangan karena fungsi serta kewenangan. Dalam hal mengembangkan dunia agraris misalnya seharusnya mereka saling support. Sayang sekali hal itu tidak terjadi.

Dunia pertanian secara umum memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan warga tetapi penekanan ke arah pembangunan pertanian tidak dilakukan secara serius.

Di mata eksekutif dan legeslatif ada semacam “kunang-kunang”, ada fatamorgana yang menyilaukan sehingga puluhan tahun tidak diselesaikan dengan baik.

Produk Domestik Bruto (PDRB) dalam buku Informasi Pembangunan Tahun 2019 halaman 15 diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 secara makro PDRB melambat 0,54%.

PDRB Gunungkidul atas dasar harga konstan (ADHK) selama 2010-2020 hanya sebesar Rp 18.947.200.000.000,00 karena minus 0,54% atau berkurang sebanyak Rp 102.314.880.000,00. Alasan klise yang dikemukakan Eksekutif karena pandemi. Sisi lain, pihak legeslatif tidak menyumbangkan pikiran kritisnya.

Khusus tahun 2020, pertumbuhan PDRB pun melambat 0,68% dari Rp 13.605,1 milyar menjadi Rp 13.513,2 milyar.

Meski terjadi pelambatan pertumbuhan di tahun 2020, tetapi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB yakni 24,67%. Berikutnya diikuti sektor administrasi pemerintahan 9,39% dan sektor perdagangan 9,15%, sementara sumbangan pariwisata terhadap PDRB tidak pernah disebut.

Fakta dan data menunjukkan bahwa pertanian dalam pengertian umum memberikan kontribusi terbesar pada “kesejahteraan” warga Gunungkidul.

Publik bertanya, mengapa pertanian tidak pernah diangkat menjadi icon atau ‘trade mark’ pembangunan di Gunungkidul, dan para politisi menjawab dengan gaya dan kemapuan mereka masing-masing. (Bambang Wahyu Widayadi)