Angota Dewan Bicara: Usaha Mikro Tak Boleh Dimusuhi

WONOSARI, Selasa Legi, -Anggota DPRD Gunungkidul dan Propinsi, Ari Siswanto (PKS), Purwanto, ST. (Gerindra), dan Slamet, S.Pd. MM (Golkar) sepaham, pesatnya dunia pariwisata terbukti kongkrit menetes pada masyarakat bermodal kecil. Mereka menyebut contoh menjamurnya pedagang lapak walang goreng (LWG) di Hutan Tleseh Bunder. Mencermati LWG disia-sia, tiga politisi tersebut berbicara lantang.

Menurut Ari Siswanto, Usaha Mikro (UM) yang dilakukan dengan membuka LWG merupakan bukti bahwa etos kerja masyarakat cukup tinggi.

“LWG adalah lapangan kerja baru yang dibuka masyarakat. Pemkab Guhungkidul seharusnya  mengapresiasi, bukan menggusur,” ujarnya di gedung dewan, (16/1).

Tentang upaya menyingkirkan LWG dari Hutan Tleseh, Bunder, Ketua DPW PKS Gunungkidul ini menyebut, Pemkab Gunungkidul telah berbuat semena-mena.

Di tempat yang sama, Purwanto, ST. menimpali, Kepala OPD yang melakukan penggusuran, dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Dengan argumen dan ladasan undang-undang yang mana OPD melakukan tindakan serupa itu,” tanya Purwanto.

Usaha Mikro seperti LWG yang mangkal di sepanjang jalan Hutan Tleseh menurut Purwanto, tidak mengganggu lalu lintas.  Tidak pula menimbulkan problem apa pun.

“Dengan alasan LWG terkesan kumuh? Difasilitasi dong. Jangan asal bicara,” ujar Purwanto ketus.

Lapak menurut Purwanto bisa diseragamkan. Tidak menutup kemungkinan biaya dianggarkan dalam APBD. Dipastikan, Dewan menyetujui. Tidak ada alasan Pemkab bertindak semena-mena menggusur LWG.

Sementara itu, Slamet, S.Pd. MM anggota DPRD DIY menyarankan, agar LWG membentuk paguyuban. Tujuannya untuk memudahkan proses komunikasi dalam pembinaan.

“Membina 30, sampai 50 LWG bukan perkara mudah. Pihak LWG harus ada yang dituakan untuk menyalurkan aspirasi,” kata  Slamet. Agung Sedayu_ig