APKLI Gunungkidul Siap Daftarkan Badan Hukum

WONOSARI, Sabtu Pon–Pengurus Pusat (PP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) pecah menjadi dua kubu. Satu dipimpinDr. Ir. Heru J. Juwono, terpilih aklamatif dalam munaslub, satu yang lain berada di bawah kekuasaan Ali Mahsun (pengurus lama). Pemda Gunungkidul (Disperindagkop) menyarankan, DPD APKLI Gunungkidul tidak berpihak pada salah satu.

Dikutip dari https://jurnalibukota.worpress.com/213/05/05/dr-ir-heru-j-juwono-terpilih-aklamasi-sebagai-ketua-umum-apkli/, Ali Mahsun dinilai melanggar aturan organisasi. Dia dituding menambah dan mengurangi AD/ ART tanpa melalui mekanisme.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) APKLI Gunungkidul yang pada 12 Februari 2018 dilakukan penyegaran kepengurusan, melakukan audiensi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Terkait perpecahan DPP, DPD APKLI Gunungkidul diminta bersikap netral.

Ketua Bidang Advokasi, Yuli Saptono, SH. menyatakan, untuk menangkal imbas kepengurusan DPP ganda, APKLI Gunungkidul mengurus badan hukum organisasi ke notaris.

“Nanti, APKLI Gunungkidul, secara struktural tidak ada kaitannya dengan APKLI Pusat,” ujar Yuli Saptono, (17/2).

Bahkan menurutnya, AD/ ART pun telah dipersiapkan. Ini, kata Yuli, bagian dari benah-benah organisasi yang digagas Ketua APKLI Gunungkidul, Ade Jumino, usai menerima estafet kepemimpinan.

Tidak ada yang bisa diharap, lanjut Yuli, ketika pucuk pimpinan pecah, APKLI Gunungkidul pun dipastikan terombang-ambing. Dia tidak mau hal itu terjadi. Agung Sedayu-ig