Caleg Pemilu 2019, Korban Undang-Undang Yang Kapitalistik

WONOSARI, Minggu Kliwon | Caleg jadi yang bertarung di tahun 2019  merupakan politisi sukses yang menjadi korban pasal 168 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Pasalnya, menurut politisi senior, Ahmad Yani, Pemilu 2019 adalah pemilu padat modal.

Politik yang kapitalistik memang dilegalkan di dalam undang-undang pemilu. Hal ini tidak pernah disadari oleh sebagian besar warga negara yang tidak paham soal ketatanegaraan.

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD propvisi, DPRD kabupaten/ kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,” demikian yang tertulis pada UU No 7 Tahun 2017, Pasal 168 Ayat 2.

Pasal 168 Ayat 2, melahirkan dinamika (persaingan keras) baik antar teman separtai, maupun kawan di lain partai peserta pemilu. Di internal partai sikut-sikutan, di eksternal partai saling injak, saling rebut pengaruh.

Satu jalan yang ditempuh peserta pemilu 2019 yaitu politik transaksional. Beli suara di TPS dilarang oleh undang-undang, tetapi larangan itu malah membuka pintu transaksi baru. Bawaslu, terutama Panwaslu serta Panwasdes, sangat rentan digoda dengan uang.