Demokrat Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

195

WONOSARI-MINGGU PON | Politisi Srikandi Gunungkidul yang juga Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Supriyani Astuti, S.Sos menyambut baik langkah yang dilakukan Jansen Sitindaon SH, MH menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup (Coblos Lambang Partai).

Sistem Pileg dengan proporsional tertutup dinilai akan menjauhkan hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat pasca Pemilu berlangsung. Selain itu, peran pemilih untuk menentukan siapa kandidat Caleg yang dicalonkan dari Parpol tidak ada.

“Potensi jual beli nomor urut di internal Parpol besar kemungkinan terjadi selain itu oligarki diinternal Parpol semakin menguat. Hal tersebut juga tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat,” ungkap Supriyani. Sabtu, (21/01/2023) sore.

Sebelumnya, diketahui, Jansen Sitindaon SH, MH menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup (Coblos Lambang Partai). Jansen memberikan kuasa ke Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat untuk menjadi pihak terkait atas permohonan yang diajukan oleh Dimas Brian Wicaksono cs dengan no 114/PPU/XX/22 terhadap UU No 17 Tahun 2017, khususnya tentang proporsional terbuka yaitu pasal 168 ayat 2.

“Permohonan ikut sebagai pihak terkait dikarenakan kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku Bacaleg tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,” kata Kepala BHPP Partai Demokrat, Mehbob, Jumat (20/01/2023).

Mehbob juga menjelaskan, jika terjadi sistem Pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Selain itu, sistem Pemilu tertutup juga merupakan perampasan hak suara rakyat dalam pesta demokrasi.

Mehbob menegaskan, sistem Pemilu proposional tertutup jauh dari semangat reformasi yang menghendaki demokrasi yang sehat di Indonesia.

“Bahwa sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Mehbob.

Kepala BHPP Partai Demokrat ini berharap agar MK tetap konsisten terhadap putusan No 22/24/PPU/VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Jansen Sitindaon melalui BHPP Partai Demokrat telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait via online di MK.

“Bahwa kami telah mendaftar via online di Mahkamah Konstitusi No 8/PAN.ONLINE/2023 tertanggal 20 Januari 2023,” tandas Mehbob.

(Agus SW)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.