JAKARTA, SELASA LEGI – Tim Investigasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) menyusun Legal Opinion untuk memberikan pendapat hukum atas suatu peristiwa yang menimpa wartawan Sinar Pagi Baru (SPB) Muhamad Yusuf, di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Gara-gara berita yang ditulis, ia dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan pelanggaran UU ITE.
Seperti diketahui, Muhamad Yusuf (42) menghembuskan nafas terakhir dalam tahanan Lapas Klas II.B Kotabaru tanggal 10 Juni 2018 silam.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diumumkan tanggal 27 Juli 2018 lalu, beresimpulan, proses penahanan M. Yusuf berhubungan erat dengan penyebab kematiannya.
Muhamad Yusuf adalah seorang wartawan yang sedang memberitakan konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan yang membuka perkebunan sawit di Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.
Tanggal 18-21 Juli 2018 Tim Pencari Fakta (diganti menjadi Tim Investigasi) Dewan Pimpinan Pusat PWRI terjun ke Kotabaru menemui berbagai pihak diantaranya: masyarakat, keluarga, rekan seprofesi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan rumah sakit.
“Dalamwaktu dekat, oleh sebab itu, DPP PWRI segera mengumumkan hasil Legal Opini kepada masyarakat,” ujar Suriyanto, SH, MH, MKn Ketua Umum DPP PWRI, di Sekretariat DPP, Jakarta Utara, Senin (13/08). (spb/jk)
GUNUNGKIDUL - JUM'AT WAGE, Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan dua sepeda motor terjadi…
GUNUNGKIDUL - KAMIS PON, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) bersama Koperasi Produsen Usaha Lembaga…
SURAKARTA - MINGGU WAGE, UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta mewisuda sebanyak 1.082 mahasiswa di Auditorium…
YOGYAKARTA - JUM'AT PAHING, POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan, aksi demontrasi yang berlangsung pada siang hingga…
YOGYAKARTA - JUM'AT KLIWON, GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X secara…
BABTUL - KAMIS WAGE, KABUPATEN Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang gempa bumi tektonik dengan…