Esti Nuryani Kasam: Pariwisata Berbasis Masyarakat Rawan Gesekan

PANGGANG, MINGGU LEGI-Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah pada periode pemerintahan kedua mengambil kebijakan, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut melahirkan kutub positif dan negatif. Sisi positif berupa akselerasi pariwisata berjalan “sangat cepat”, di samping juga menimbulkan “gesekan horisontal”, yang tidak jarang menyeret masyarakat ke ranah hukum.

Esti Nuyani Kasam, pengamat sosial sekaligus penulis buku menilai, gesekan horisontal merupakan konsekuensi logis atas kebijakan pengembangan pariwisata di Gunungkidul. Dalam hal mengembangkan dan menangani destinasi witata, masyarakat bergerak lebih cepat ketimbang Pemeritah, merupakan realitas tidak terbantah.

“Hal itu lumrah terjadi di berbagai tempat di Indonesia,” ujar Esti Nuryani Kasan (Enka), di Pantai Buges (Bruno-Gesing), (01/12).

Gesekan horisontal tersebut menurutnya dipengaruhi oleh tiga kepentingan ekonomi, politik juga budaya. Sementara dia yakin bahwa gesekan tersebut lama-lama akan pudar (cair). Dia mengingatkan masyarakat Gunungkdul memiliki sikap mudah berkompromi karena nilai kegotong-royongan masih dijunjung tinggi. Menurut Enka, Durasi atau panjang pendeknya konflik horisontal (rebut kepentingan pariwsata) tergantung pada kekuatan destinasi.

“Destinasi kelas dunia, gesekan itu biasanya lebih panjang, dibanding dengan kelas nasional,” terang Enka.

Mempertemukan dua kelompok atau lebih, masyarskat yang berbeda kepentingan butuh proses dan waktu. Termasuk masyarakat Girikarto atas kehadiran Brono-Gesing. Enka yakin gesekan di Pantai Buges, Girikarto kecmatan Panggang, akan menemukan titik temu, setelah mereka menyadari, bahwa alam pantai tidak untuk diperebutkan, melainkan dijaga secara bersama. (Agung)