Fraksi PAN Mencermati tingkat Pengangguran Terbuka Terjadi Dualisme Data

GUNUNGKIDUL-SABTU WAGE | Setelah membaca LKPJ Bupati Sunaryanta Tahun 2020, khusus masalah Pengangguran Terbuka, Fraksi PAN DPRD Gunungkidul melihat ada rujukan data yang berbeda terkait angka yang disajikan pada dokumen yang lain.

Pada uraian Eksekutif pada Gambaran Umum Demografi diketahui bahwa jumlah penduduk Gunungkidul sebanyak 774.609 jiwa, dengan komposisi Usia Produktif sebanyak 520.925 jiwa setara 67,25%. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,3%, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,16% setara 11.252 jiwa.

Sementara dalam Tabel Grafik 1.18 yang disampaikan Eksekutif, Fraksi PAN melihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka 2,16% adalah ditahun 2018, sekitar 4 koma sekian %, tahun 2019, dan sekitar 6% di tahun 2020. Jadi ada perbedaan penyajian data.

“Inilah salah satu contoh apa yang kami sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa LKPJ Gunungkidul 2020 banyak tak lengkapnya. Belum lagi kalau kita mencoba mendalami laporan terkait 14 (empat belas) Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, IPM, daya saing wisata, indeks infrastruktur wilayah, akuntabilitas kinerja instansi dan lain sebagainya,” tutur Anwarudin Ketua Fraksi PAN, melalui saluran seluler 2-4-2021.

Lebih lanjut, kata dia, membaca Laporan Penyelenggaraan Pemda pada Bidang Ketenagakerjaan, permasalahan dan solusi yang disampaikan tidak menggambarkan persoalan tambahnya pengangguran, mengecilnya ketersediaan lapangan kerja, terjadinya PHK maupun persoalan seputar ketenagakerjaan secara mendalam dan komprehensif. Demikan pula solusi yang ditawarkan.

Terhadap fenomena naiknya angka Pengangguran Terbuka, Fraksi PAN menyatakan prihatin dan akan minta penjelasan pada Eksekutif serta mengajak kepada semua pihak untuk bekerja keras bersama mengatasinya.

“Walau kami sudah tahu salah satu alasan utama Eksekutif tentu adalah adanya Pandemi Covid-19,” kata Anwarudin.

Persoalan Pengangguran tentu bukan hanya urusannya Dinas Tenaga Kerja, tapi juga menjadi urusan lintas Bidang seperti Pariwisata, Koperasi UKM, Perindag, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan yang lain.

Melihat perbedaan data, Fraksi PAN akan menanyakan kepada Eksekutif.

“Kalau temuan Fraksi PAN terkonfirmasi dengan baik, insya Allah arah kita dalam mengatasi persoalan Pengangguran akan lebih terukur dan komprehensif, tandasnya.”

Berikutnya, timpal Sekretaris Fraksi PAN Sugeng Nurmanto terkait persoalan data di LKPJ, Fraksi PAN berharap Pemda dapat menyajikan secara utuh, menyeluruh dan valid, sehingga dapat menghasilkan evaluasi dan analisis yang tepat. Hal ini semakin urgen tatkala dalam waktu dekat akan segera diusun RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2024.

“Kalau datanya tidak valid, Fraksi PAN khawatir target target pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJMD menjadi kurang tepat sasaran,” pungkas Sugeng Nurmanto. (Bambang Wahyu Widayadi)