JANGAN ABAIKAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Oleh Slamet S.Pd. MM

Membangun jalan gedung mewah, taman yang cantik, patung-patung megah memang menjadi kebijakan populis yang bisa memberikan pujian instan masyarakat, seolah-olah bupati / kepala daerah sudah berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Padahal ukuran ideal seorang kepala daerah adalah membuat kebijakan atau pembangunan yang berbasis pelayanan publik dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia ataupun pendapatan daerah.

Perlu diketahui dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah tertulis dengan jelas bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk mengurus urusan wajib dan urusan pilihan. Jadi, hakikatnya pemerintahan daerah harus mengutamakan urusan wajib daripada urusan pilihan.

Urusan wajib itu soal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan penataan kawasan pemukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Sedangkan pem­ba­ng­un­an taman-taman cantik, patung-patung dan monumen-monumen penghias lainnya adalah urusan pemerintah yang masuk kategori pilihan.

Menyenangkan hati rakyat itu memang penting, namun men­ye­jah­te­rakan rakyat jauh lebih penting. Caranya, harus lebih mengutamakan urusan wajib ketimbang pilihan karena membuat taman-taman cantik atau monumen-monumen yang instagramable hanya akan menyenangkan hati rakyat secara sesaat. Dan, sudah bisa dilihat anggaran yang digunakan untuk semua itu tidak sedikit, namun manfaatnya hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat.

Ujian Covid-19
Ketika pemerintahan daerah lebih fokus terhadap program-program yang instragamable dari pada urusan wajib, bisa dilihat banyak yang tidak siap ketika menghadapi persoalan pandemi Covid-19.

Banyak fasilitas kesehatan yang tidak lengkap, pustu-pustu banyak yang rusak dan tenaga medis yang tidak mencukupi sehingga banyak yang gugur karena ketidaksiapan pemerintahan daerah dalam menyediakan untuk penanganan merebaknya Covid.

Begitu juga dengan pendidikan yang terbengkalai karena adanya Covid-19 banyak fasilitas pendidikan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar bagi para siswa, yakni internet dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kelancaran proses belajar-mengajar.

Tidak terpenuhinya urusan wajib tersebut karena persoalan anggaran. Namun sejatinya pernyataan tersebut bisa dibantah dengan menyajikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika di APBD anggaran untuk urusan wajib lebih sedikit daripada urusan pilihan, maka perlu dipertanyakan komitmennya dalam mengurus daerahnya.

Fokus utama pemerintahan daerah adalah urusan wajib; setelah urusan wajib ini dirasa sudah terpenuhi barulah beralih kepada urusan pilihan seperti mempercantik taman, membuat monumen yang indah, dan lain sebagainya.

Slamet, S.Pd.MM . Mantan Ketua DPRD Gunungkidul