RAI GEDHEK: DIALEKTIKA POLITIK TANAH AIR

MENURUT Kamus Umum Bahasa Politik Asal Serakah (KUBPAS) Presiden Joko Widodo tetap bisa sebagai Presiden 3 periode alias 15 tahun.

Atau: Presiden Joko Widodo tetap bisa menikmati fasilitas mewah di Istana Negara sebagai Wakil Presiden dengan meminta bahwa Ma’ruf Amin harus pensiun karena alasan usia.

Mengincar kursi Wakil Presiden, bagi Joko Widodo sah-sah saja. Tidak ada sebutir pasal di dalam konstitusi yang melarangnya. Lalu ada celetukan bahwa secara etika itu tidak elok. Sejak kapan elok dan tidak elok menjadi sumber dari segala sumber hukum?

Tetapi manakala publik kemudian bilang RG atau Rai gedhek, sekarang ini mana to yang tidak bangga dengan bersandangan Rai gedhek?

Di Gunungkidul ada contoh kongkret, seorang ibu rumah tangga tahun 2019 mencalonkan diri sebagai Caleg.

Dia tidak pernah kampanye end toh dipilih oleh warga menjadi anggota DPRD Gunungkidul 2019-2024.

Yang dipilih maupun yang memilih sama-sama rai gedhek, karena tidak malu membeli dan menjual demokrasi dengan harga sangat murah Rp 1 doang.

Kembali ke ide awal, KUBPAS membuka berbagai kemungkinan, tetapi para pengamat politik amatir maupun bayaran tidak melihatnya, sehingga analisa mereka tumpul, setelah Presiden Jokowi melantik KPU dan Bawaslu 12-4-2022 silam.

Mereka mengira bahwa politik keserakahan telah berhenti dan selesai. Pesan Presiden Joko Widodo yang bernada bias, sama sekali tidak mengusik radar politik para pengamat. Pesan yang mana?

Ini: “Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” pinta Presiden Joko Widodo usai melantik KPU dan Bawaslu.

Anda pikir ajakan Presiden Jokowi tidak berpotensi bias? Tetap bias sepanjang Rabu Pon 14 Februari 2024 KPU belum gelar kotak suara di jutaan TPS luar negeri maupun dalam negeri. (Bambang Wahyu)