Jokowi-Jeka Lihai Menyiasati PBB

WONOSARI, Kamis Wage — Sesuai  Nawacita ke-4, Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berupaya menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah. Dalam kurun 5 tahun Jokowi-Jeka bertekad menerbitkan 126 juta sertifikat tanah untuk warga kurang mampu.  Tak banyak disadari, bahwa ini merupakan cara sistemik dalam mendulang rupiah dari sektor PBB.

Dihimpun dari berbagai sumber, hingga pertengahan tahun ketiga pemerintahannya, Jokowi-Jeka melalui Prona telah menyelesaikan sebanyak 67 juta sertifikat. Program pensertifikatan tanah ala Jokowi dipandang mimiliki dua tujuan strategis.

Pertama, konflik kepemilikan tanah makin berkurang karena status hukum hak atas tanah cukup jelas. Prona yang diluncurkan Jokowi-Jeka, termasuk bermanfaat untuk menyisir serta menghilangkan  kasus sertifikat dobel.

Manfaat kedua, negara butuh kepastian hukum menyangkut penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Manakala dokumen tanah warga masih dalam bentuk model E atau leter C yang  luasnya belum ada ukuran pasti, maka iuran PBB-nya pun belum tentu pas dengan fakta di lapangan.

Berbeda dengan yang telah bersertifikat, luasan tanah tidak mungkin salah. Ini memudahkan kantor pajak mendulang rupiah dalam hal penarikan PBB. Warga harus membayar PBB sesuai luas yang tertera di dalam sertifikat.

Jarang disadari, nilai jual obyek pajak (NJOP) per meter persegi akan lebih mudah ditentukan (dinaikkan) berdasarkan letak obyek.

Yang pasti terjadi, pemegang 126 juta sertifikat bakal terkaget-kaget karena harus membayar PBB lebih besar, atau sebaiknya, lebih murah.

Penulis: Agung Sedayu