KETIKA KORUPSI MENGGURITA, PEJABAT DAN MASYARAKAT SIBUK BERDEBAT

WONOSARI, Rabu Pahing–Semalam, Selasa (24/10) korupsi dibahas di TV One dalam  ILC. Yang diobok-obok adalah rencana pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi (Densus Tipikor). Di layar kaca, pakar, praktisi hukum, politisi, disaksikan jutaan mata, pada manggut-manggut. Kesimpulanya?

Ahmad Yani, politisi PPP  menuding, cara memilih pemimpin di negeri ini, mulai dari memilih Kades, Bupati, Gubernur hingga Presiden menjadi salah satu biang kerok bobroknya moral bangsa.

Termasuk pemilihan angota legeslatif, demikian anggota Komisi III DPR RI, menyebut, ongkos politik terlalu yang terlalu mahal, memicu orang untuk berfikir mencari celah guna mengembalikan biaya.

Presiden Joko Widodo menunda pembentukan Densus Tipikor, dimaknai sebagai sinyal menolak. Mahfud MD menengarai, Densus Tipikor tidak bakal dibahas sampai masa pemerinthan Jokowi berakhir.

Prof.  Zainal Arifin Mochtar, berbeda sudut pandang. Konsep Densus Tipikor dinilai tidak jelas. Struktur, mekanisme kerja dalam lingkup negara mau seperti apa, menurutnya perlu dipaparkan, supaya publik paham. Dia beralasan, karena di negeri ini ada polisi, ada jaksa dan ada KPK.

Pihak Kepolisian menepis, Densus Tipikor bukan makhluk baru, dan bukan tidak jelas. Induknya adalah Direktorat Tipikor. Ide Densus itu hanya istilah, substasinya adalah mengoptimalkan Diretorat Tipikor.

Menyinggung dana Rp 2,6 trilyun, itu total. Selama ini Direktorat Tipikor telah dibiayai pemerintah. Kalau dikembangkan menjadi Densus, intinya memerlukan tambahan dana paling banyak Rp 1,5 bukan 2,6 trilyun.

Margarito Kamis, ahli hukum tata negara memandang, pemberantasan korupsi sangat bergantung kemauan politik. Dan itu, kata Margarito, berada di tangan Presiden Joko Widodo. Polri, selaku tangan lain Presiden punya ide bagus, ditolak. Ini bisa ditafsirkan sebagai gejala ketidakseriusan Presiden dalam melibas koruptor.

ILC gegap gempita membahas pemberantasan korupsi. Di luar sana, para koruptor bersukaria, bahkan bertempiksorak.

Emha Ainun Najib (Cak Nun) mengingatkan, di negeri ini banyak orang tidak salah masuk penjara. Tetapi tidak sedikit, kata dia, orang salah,  bebas berkeliaran menghirup udara segar.

Penilaian saya berbeda, di sela gemuruh perdebatan pemberantasan korupsi, tidak satu pun orang bicara soal dekadensi moral.

Ilustrasi sederhana ditulis oleh seorang guru SMP di media sosial facebook. Dia kehilangan hand phone. Murid SMA  menemukan HP tersebut kemudian  mengembalikan kepadanya, tanpa ada rasa ingin memiliki, juga tanpa minta imbalan.

“Keren, aklhak  siswa seperti itu patut diteladani,” ujar guru memuji seraya berterimakasih.

Korupsi bisa disederhanakan sebagai nafsu menguasai uang yang bukan haknya. Saya berpendapat, mental pejabat (yang demen korupsi) kalah total dengan akhlak murid SMA yang menemukan HP.

 

Penulis: Bambang Wahyu Widayadi