KONTROL TERHADAP PEMERINTAHAN DESA LEMAH

WONOSARI, SABTU PAHING-Desa di Gunungkidul yang berjumlah 144 mengalami tiga persoalan berat. Pertama potensi menyimpangkan uang rakyat, kedua banyak perangkat terjerat kasus perjudian, ketiga perkara perselingkuhan. Pengendalian atas tiga perkara tersebut lemah.

Di berbagai kesempatan Bupati Gunungkidul Badingah menyatakan, pembangunan daerah bertumpu pada ekonomi pariwisata demi kemandirian, didukung sumber daya manusia berkualitas.

Pemerintahan desa, bagian dari subyek birokrasi yang harus direformasi, dalam LKPJ Bupati Gunungkidul tahun 2017 diletakan pada prioritas ke lima alias terakhir.

Selama pemerintahan Badingah, ada saja Kades yang terjebloskan ke penjara karena terlilit penyimpangan uang rakyat. Kabul Santoso mantan Kades Bunder, Kecamatam Patuk bahkan digaruk KPK. Inspektorat Daerah terkesan tak kuasa malakukan pembinaan.

Sakino mantan Kades Sidorejo, Kecamatan Ponjong, juga Sumono mantan Kades Hargosari, tersandung kasus serupa.

Perangkat desa, Desa Pringombo, dan Desa Watusigar terseret arus perjudian. Khusus Pringombo hingga kini belum terselesaikan. OPD yang membidangi malah pura-pura kaget.

Menyusul kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Supraptono, Kades Bleberan, Kecamatan Playen. Situasi makin kacau Pemkab tidak bertindak cepat, malah umbar janji di media.

Belajar dari berbagai kasus, kontrol Pemda Gunumgkidul terhadap jalannya pemerintahan desa sangat lemah.

Sementara agenda itu jelas ada di prioritas lima. Kegiatannya ditangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tahun 2017 alokasi dana cukup besar mencapai Rp 1.775.662.500,00. (Bambang Wahyu Widayadi)