BOP berasumsi sekaligus mempertanyakan, bahwa pengepakan surat suara itu pasti dianggarkan.
“Jadi, kata BOP, misal Ketua KPUD ikut ngepak, ya harus ada bayarannya,” tegas BOP.
BACA JUGA:
Berbeda sudut pandang, anggota DPRD DIY, Slamet, S.Pd. MM menyoroti, bahwa KPU terlalu berani mengambil langkah, tanpa mempertimbangkan sisi keamanan surat suara.
“Para pekerja (PPS), tidur seenaknya di tempat pengepakan. Apa itu tidak mengkhawatirkan terkait keamanan. Kelihatan, bahwa KPU tidak mempersiapkan pemilu dengan sungguh-sungguh. Indikasinya, ini tahapan terpenting saja kelihatan senbrono,” kritik Slamet. (Bambang Wahyu Widayadi)
Page: 1 2
WONOSARI - SABTU PON, Sebuah tamparan keras institusi pemerintahan kembali terjadi. Kali ini RDS alias…
GUNUNGKIDUL – RABU KLIWON, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…
GUNUNGKIDUL – SELASA PON, Seorang laki-laki berinisial S (64), warga Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan…
PALIYAN - MINGGU PAHING, Pengemudi Toyota Inova diduga mengantuk mengakibatkan kecelakaan beruntun di Jalan Paliyan-Saptosari,…
YOGYAKARTA - SABTU LEGI, UNIT Studi Hukum Perdata (USHP) Fakultas Hukum Universitas Janabadra resmi meluncurkan…
GUNUNGKIDUL – SABTU LEGI, Menyongsong libur nasional dan perayaan Paskah 2026, Kepolisian Resor (Polres) Gunungkidul…