MASUK GEDUNG DPRD GUNUNGKIDUL, WARGA KEHILANGAN HAK KEPO

WONOSARI, JUMAT PON-Legal formal, Gedung DPRD Gunungkidul terbuka lebar untuk publik. Tetapi setelah masuk, situasi sangat tertutup. Warga kehilangan hak kepo. Pasalnya, papan informasi yang dipasang di kompleks Sekretaris Dewan (Setwan), tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Sementara terlanjur beredar anggapan sederhana, gedung Gedung DPRD Gunungkidul merupakan gedung rakyat. Pernyatan tersebut dimaknai, bahwa rakyat boleh mengetahui aktifitas 45 wakil yang dipilih melalui papan informasi yang tersedia. Realitasnya sangat mengecewakan. Tidak seluruh aktifitas anggota dewan bisa diketahui.

Gedung DPRD sama dengan gedung publik, memang bukan bahasa hukum, karena tidak ada secuil aturan pun yang bisa dijadikan landasan untuk membenarkan pernyataan tersebut.

Repotnya, rakyat yang diwakili, sesuai nafas demokrasi, melekat atau memiliki hak kepo (Knowing Every Particular Object) alias hak serba ingin tahu.

Menurut saya, kepo itu sah, karena selama kampanye menjelang pemilu, para caleg selalu menyelipkan janji politik.

Untuk memenuhi hak kepo warga Gunungkidul, sebenarnya relatif mudah. Pada saat Budi Oetomo Prayetyo (BOP) menjadi Ketua DPRD, dan Tujuh Priyono sebagai Setwan, papan informasi selalu diisi dengan agenda anggota dewan.

Pada masa kepemimpinan BOP, seluruh jadwal ditulis tangan dengan spidol warna biru. Saat ini, tradisi yang dilestarikan BOP hilang berbarengan dengan kemajuan teknologi.

“Sekarang jaman milenial, jadi agenda anggota dewan cukup disebar melalui aplikasi Whatsapp,” seloroh BOP (09/1). Bambang Wahyu Widayadi