Oligarki Cakarnya sampai Provinsi, Kabupaten dan Kota

DIREKTUR eksekutif lembaga survey kedai kopi Kuncoro Adi Wibowo mengatakan bahwa partai politik seperti PDIP bukanlah oligarki.

Menurutnya, oligarki  itu adalah perorangan, badan-badan, atau organisasi berada di luar sistem demokrasi tetapi kemudian menyetir demokrasi, pemerintahan, dan politik.

Mengutip pemberitaan kompas.com oligarki merupakan sistem relasi kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir atau juga kelompok elite dengan segala mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan. Lebih spesifik untuk mempertahankan kekayaan atau modal yang dimilikinya.

Diduga kuat bahwa di Gunungkidul  muncul dua jenis oligarki. Pertama oligarki permanen, kedua oligarki instan. Mereka  terus menggoda dan membayangi jalannya pemerintahan  Bupati H. Sunaryanta.

Pengusaha bermodal besar, meski cacat dalam hal perijinan sempat membuat nyali Bupati Sunaryanta menciut, tidak akan menutupnya walau pandemi mengancam kesehatan warga.

Tidak aneh jika Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, SE sempat heran ihwal sikap Bupati Sunaryanta, di awal pemerintahannya.

Pengusaha berkantong tebal itu bercokol di dunia pengembangan pariwisata, yang oleh mantan Sekda Gunungkidul telah 100% selesai membangun infrastruktur fisik, tetapi perijinannya amboradul.

Pemodal besar model begini masuk ketegori oligarki permanen. Mereka selalu menempel kekuasaan, siapa pun yang menjadi Bupati di Gunungkidul.

Warga yang pernah pemilih  Bupati tidak punya kekuatan mengontrol apalagi mengingatkan. Mereka hanya mampu berteriak di luar sistem.

Di samping oligarki permanen ada pula oligarki instan. Kelompok yang kedua ini mempunyai pamrih bukan menambah dan mempertahankan modal tetapi mencari kekayaan.

Sektor yang diincar adalah jabatan di legislatif.  Pileg 2019 sungguh-sungguh terjadi, seorang calon anggota DPRD ditopang dana ratusan juta rupiah.

Tanpa kampanye, dan tanpa unjuk muka di depan calon pemilih, calon anggota DPRD sukses merebut kursi dalam kompetisi.

Anehnya, masyarakat Gunungkidul tidak menyadari, bahwa ini sebuah penyimpangan demokrasi. Sebaliknya mereka justru bangga dan menilai ini sebagai keberhasilan demokrasi.

Jika tidak ada perubahan politik, tahun 2024 bakal dilangsungkan pilpres dan pileg serentak. Kelompok Oligarki di Gunungkidul diduga akan terus bermain di panggung demokrasi. Yang mampu menghentikan hanya para calon pemilih cerdas. Itu pun kalau mau. (Bambang Wahyu Widayadi)