Pemda Gunungkidul Memburu PAD Pariwisata, Perintis Destinasi Kehilangan Otonomi

WONOSARI-JUMAT WAGE | Dalam Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Kabupaten Gunungkidul 2014-2025, Pasal 1 angka 17 disebutkan, masyarakat diberdayakan sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Bertolak dari konsep di atas Slamet, S.Pd. MM. politisi Gerindra memaknai bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata bermuara pada kesejahteraan dan kemandirian.

“Pemerintah Gunungkidul oleh sebab itu tidak boleh bernafsu mengejar PAD namun harus mengejar kesejahteraan rakyat guna mempercepat kemandirian Desa pemilik desatinasi,” ujar Slamet, lewat aplikasi WhatsApp, 24-12-2021.

Perintis destinasi, menurut Slamet perlu diberi keleluasaan untuk menikmati hasil kekayaan alam di desanya. Pungutan retribusi, dalam hal ini perlu dievaluasi, tidak pukul rata semua dikuasai Pemda.

“Pungutan retribusi di tempat wisata yang dikelola desa wisata, Bumdes dan Pokdarwis dihapus saja, secara otonom diserahkan ke Desa,” pintanya.

Dengan penghapusan retribusi menurut Slamet masyarakat punya dana untuk membenahi infrastruktur, tidak bergantung kepada Pemda.

“Intinya kesejahteraan masyarakat lebih di utamakan. Stop eksploitasi destinasi wisata yang dirintis warga, lanjut untuk yang sudah dikuasai Pemda seperti area pesisir,” pungkas Slamet Harjo. (Bambang Wahyu)