Penanganan Perkara Wartawan M. Yusuf: Kejari Kotabaru Tidak Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

JAKARTA, JUMAT PON – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar Jumpa Pers, Jumat, (27/07), terkait hasil pemantauan atas meninggalnya wartawan M. Yusuf di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sebelumnya Komnas HAM melakukan pertemuan dengan para pihak seperti Polres Kotabaru, Lapas Klas II Kotabaru, Kejaksaan Negeri Kotabaru, isteri almarhum M. Yusuf, dan masyarakat Pulau Laut Tengah.

Dalam keterangan resmi, Komnas HAM menyebutkan, kondisi M. Yusuf sebelum dan saat ditahan dalam kondisi sakit. Almarhum mengidap sakit jantung, memerlukan kontrol dokter secara rutin dan perawatan intensif.

Komnas HAM menilai, para penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lapas tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan M. Yusuf, hingga akhirnya dia meninggal dunia.

Komnas HAM menyampaikan hasil pemantauan kepada tiga institusi, kepolisian, kejaksaan, dan lapas atas peristiwa meninggalnya wartawan M. Yusuf untuk keperluan benah diri.

Komnas HAM merekomendasikan agar Kejaksaan Negeri Kotabaru untuk bertindak secara imparsial atau mengedepankan hak kemanusiaan yang adil dan profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menangani setiap perkara yang ditangani.

Kejaksaan Negeri Kotabaru juga perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terkait kondisi tahanan titipan kejaksaan di Lapas Kelas II Kotabaru.

Sebagaimana diketahui, Muhamad Yusuf wartawan yang aktif memberitakan konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit di Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, meninggal di tahanan Lapas Kelas II B Kotabaru 10 Juni 2018 lalu. M. Yusuf dianggap sebagai wartawan pemberani oleh masyarakat di Pulau Laut Tengah.

Dia dijerat UU ITE karena berita yang dibuatnya tentang penggusuran lahan masyarakat di Pulau Laut Tengah oleh perusahaan perkebunan sawit di wilayah itu. (SPB/red)