Penanganan Perparkiran Gunungkidul Ruwet, Bolong-Bolong Karena Tidak Teliti

WONOSARI, KAMIS PON-Anggota DPRD DIY dari fraksi Golkar, Slamet S.Pd. MM menilai, penanganan perpakiran oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bolong-bolong, tidak cermat dalam mengidentifikasi titik parkir potensial.

“Padahal, perparkiran yang ditangani secara profesional memberi sumbangan besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” ulasnya, (29/11).

Dari sisi aturan, menurut Slamet, Bupati bersama DPRD telah menyiapkan payung hukum berupa Perda Nomor 7 Tahun 2011, berikut turunannya berupa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011.

“Landasan hukum telah teredia, tetapi agen pelaksana dan penegak aturan setengah hati,” papar Slamet.

Penegak Perda dan Perbup, demikian Slamet menyebutkan, sangat jelas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditugasi khusus menangani segala macam urusan ketertiban umum. Pengelola parkir adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana, dan OPD lain yang mendapat pelimpahan tugas di bidang penyelenggaraan perparkiran.

“OPD pelaksana adalah Dinas Perhubungan, sementara yang dimaksud OPD lain adalah Dinas Pariwisata,” kata Slamet.

Maksimal dan tidaknya pengelolaan parkir di Gunungkidul, menurutnya, berada di tangan kedua OPD tersebut. Tahun 2018 hampir berakhir, tetapi OPD yang diserahi mengelola perpakiran belum mampu menyasar semua titik yang potensial berkontribusi pada PAD.

“Contoh nyata, halaman Amigo itu digunakan sebagai tempat parkir dan dipungut biaya, tetapi tidak masuk ke Pemda,” tuding Slamet.

Di Gunungkidul banyak titik potensial tetapi abu-abu. Dalam hal ini Slamet mendorong agar Dinas Perhubungan dan Pariwisata melakukan indentifikasi secara benar.

Tujuannya, kata Slamet, supaya, sektor perpakiran berkontribusi optimal kepada akselerasi pembangunan di Gunungkidul.

“Lihat itu Pantai Slili, perpakiran ribetnya bukan main, sehingga banyak wisatawan mengeluh,” pungkasnya. (Red)