Politik Uang Biang Korupsi

WONOSARI-JUMAT WAGE | Undang-Undang Pemilu melarang politik uang, tetapi pilpres dan pileg 2024 dimungkinkan masih terjadi. Tri Asmiyanto, Ketua Bawaslu Gunungkidul mulai antisipasi.

Politik transaksional dalam bentuk membeli suara tercantum dalam pasal 280 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang melakukan 11 poin kegiatan.

“Satu di antaranya menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu,” kata Tri Asmiyanto, mengutip Pasal 280 Ayat j. Di ruang kerjanya, 17-2-2023.

Terkait dengan kemungkinan adanya politik uang dalam Pemilu 2024, Bawaslu Gunungkidul bersama DPRD, Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD) terkait sejak awal Februari 2023 melakukan sosialisasi bahaya politik uang.

Menurut catatan Bawaslu Gunungkidul, dalam sosialisasi, tanggapan masyarakat bermacam-macam.

“Ada yang speakless (tak mau bicara) ada yang menolak, ada yang mengaku terpaksa,” kata Asmiyanto.

Materi lainnya menyangkut regulasi, substansi demokrasi elektoral, partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu.

Yang disasar, terang Tri Asmiyanto, adalah masyarakat umum berbasis desa, PKK, dan pemilih pemula.

Juga ditunjukkan kepada publik, bahwa politik uang merupakan akar korupsi.

Tri Asmiyanto mengutip pendapat Robin Hodess bahwa bahaya politik uang menyebabkan biaya politik tinggi, berikutnya melahirkan korupsi politik.

“Korupsi politik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan,” pungkas Tri menirukan Robin Hodess.

(Bambang Wahyu)