Setelah Soeharto, Indonesia Sulit Swasembada Beras

WONOSARI, Jumat Wage, -Selama reformasi, Indonesia belum pernah berhenti melakukan import beras. Pemerintah sungkan meneruskan kebijakan Soekarno-Soeharto, menjadi salah satu penyebab gagalnya swasembada beras.

Berbeda dengan rezim orde baru, secara politis banyak kelemahan, tetapi dari segi ekonomi, terutama dalam hal kebijakan produksi beras banyak menguntungkan, karena tidak canggung dalam meneruskan kebijakan beras versi Soekarno.

Soeharto, setelah Soekarno terguling, mencoba meneruskan kebijakan produksi beras melakui program bimas (bimbingan masyarakat) dan inmas (intesifikasi masyarakat).

Dua tahun sebelum meletus G-30-S PKI, Presiden Sukarno menerapkan program Padi Sentra, jalan lebar menuju berdikari dalam hal beras.

Soekarno malu, rakyatnya makan beras bolgur, yang di Amerika beras tersebut adalah untuk makanan ternak. Padi Sentra belum menampakkan hasil, PKI bikin ulah.

Setelah Soeharto memangku jawabatan Presiden, tidak segan-segan dia mengkopi  kebijakan Padi Sentra dengan beberapa modifikasi.

Tahun 1980-an Soeharto menerapkan insus (intensifikasi khusus) dan opsus (operasi khusus). Ini setara dengan bimas dan imas masa pemerintaha Soekarno.

Hasilnya, Soeharto diundang PBB untuk berpidato mempresentasikan keberhasilan swasembada beras di tahun 1983.

Reformasi 1998 tidak terhindarkan, Soeharto lengser, diganti BJ Habibie, Gusdur, Megawati Sukarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Selama reformasi, negeri ini tidak pernah berhenti melakukan import beras. Mengapa? Presiden pengganti Soeharto tidak berani meneruskan kebijakan beras yang dilakukan orde lama maupun orde baru.

Jokowi sesumbar akan mencapai swasembada beras tiga tahun masa pemerintahannya.

Sekarang, dia berada di awal tahun ke 4, mengimpor beras 500.000 ton, dengan dalih memperkuat cadangan beras nasional. Bambang Wahyu Widayadi